Advertisement
La Nina di Indonesia Diprediksi Berlangsung Akhir 2021 sampai Februari 2022
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan putusnya rantai informasi peringatan dini sampai ke masyarakat harus segera diantisipasi untuk menghadapi dampak La Nina yang diperkirakan akan berlangsung akhir tahun hingga Februari 2022.
"Berdasarkan pengalaman beberapa kali terjadi terputusnya rantai informasi dari Pusdalops yang tidak bisa dilanjutkan dari pemda ke desa-desa terdampak atau rawan bencana hidrometeorologi," kata Dwikorita dalam Rakornas Antisipasi La Nina yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (29/10/2021).
Advertisement
Karena terputusnya rantai informasi dapat menghambat kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi bencana.
Dwikorita menjelaskan, beberapa penyebab putusnya rantai informasi tersebut biasanya menjelang cuaca ekstrem akibat kilat atau petir menyebabkan listrik atau sinyal komunikasi terganggu hingga terputus.
Kemungkinan lainnya, ada beberapa kabupaten/kota yang perlu lebih meningkatkan kesiapsiagaan terutama personel yang bertugas menyampaikan informasi peringatan dini setidaknya bersiaga dalam 24 jam.
Serta adanya kemungkinan tertentu misalnya bencana yang terjadi bersamaan atau multibencana.
"Maka rakornas kali ini salah satunya mencari terobosan bagaimana mencari solusi putusnya rantai komunikasi. Pengalaman BMKG yang paling handal adalah menggunakan radio komunikasi HT sehingga BMKG tidak hanya bertumpu pada teknologi digital tapi kami back up dengan HT agar bisa berkomunikasi dengan BPBD," katanya.
Selanjutnya informasi peringatan dini bisa dilanjutkan dengan mekanisme tradisional seperti kentongan, sirine atau alat lainnya yang paling tepat di daerah masing-masing.
"Jadi penyebaran informasi ini mohon disiapkan, BMKG juga menyiapkan sirine mobile phone tapi tetap ada yang perlu mengaktifkan di kabupaten/kota," tambah Dwikorita.
Terkait informasi peringatan dini, BMKG memiliki ribuan sensor monitoring cuaca di seluruh wilayah Indonesia dan d landasan pacu ada lebih 180 alat monitoring cuaca.
Dia juga mengimbau agar mitigasi segera dilakukan sebelum dampak La Nina dirasakan, karena meski hujan tidak lebat jika lingkungan tidak mendukung maka kemungkinan juga bisa terjadi banjir atau tanah longsor.
"Bencana longsor atau banjir bandang masih mungkin terjadi umumnya di lokasi yang rusak, lereng terpotong atau wilayah hijau sudah banyak terbuka artinya tanpa La Nina pun, meski hujan tidak lebat dapat memicu terjadi banjir. Mari kita cek kapasitas tata air dari hulu hilir," ujar Dwikorita.
BMKG memonitor fenomena La Nina lemah pada akhir tahun dan akan terus bertahan sampai Februari 2022 dengan level menengah. La Nina dapat berdampak peningkatan curah hujan sehingga berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement