Advertisement
Survei Indikator: Mayoritas Tolak PPKM Diperpanjang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia tidak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan Covid-19.
Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, pada November 2021 sebanyak 35 persen responden di Tanah Air kurang setuju jika pemerintah memperpanjang PPKM, sedangkan 29 persennya menyatakan tidak setuju sama sekali.
Advertisement
Kendati demikian, terdapat 28,8 persen responden Indonesia yang masih setuju jika pemerintah memperpanjang PPKM. Sementara itu, hanya 2,1 persen masyarakat yang sangat setuju.
Pada periode September 2021, mayoritas responden juga kurang setuju jika perpanjangan PPKM diterapkan oleh pemerintah.
Pada periode tersebut, sebanyak 50 persen responden kurang setuju jika pemerintah memperpanjang PPKM, sedangkan 14,2 persennya menyatakan tidak setuju sama sekali.
Selain itu, terdapat 24,5 persen masyarakat Indonesia yang masih setuju jika pemerintah memperpanjang penerapan PPKM di Tanah Air dan hanya 2 persen masyarakat yang sangat setuju.
Berdasarkan survei tersebut, mayoritas responden juga percaya bahwa kebijakan PPKM berhasil mengurangi penularan Covid-19. Sebanyak 69,3 responden mengaku percaya bahwa PPKM berhasil menekan laju penularan Covid-19 dan 7,9 responden sangat percaya.
Sementara itu, 14,4 responden mengaku kurang percaya bahwa PPKM dapat menekan penularan Covid-19, 3,4 persen mengaku tidak percaya sama sekali dan 5,0 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Senjata Makan Tuan, Petani di Ngawi Meninggal Kesetrum Jebakan Tikus Listrik
- Laka Maut Terjadi Lagi di Perlintasan Tanpa Palang, Ini Kata Dishub Klaten
- PLN UID Jateng dan DIY Raih Penghargaan di Ajang Detik Jateng-Jogja Award
- Jateng Tak Lagi Punya Bandara Internasional, Pengusaha Hotel & Resto Kecewa
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Hari Buruh 2024, Bupati Bantul: Momentum Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Kerahkan Ribuan Personel untuk Amankan Peringatan Hari Buruh
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1 Kilogram Sabu dan Ratusan Butir Ekstasi di Wilayah Perbatasan
- Badan Geologi Ungkap Kegempaan Gunung Ibu Meningkat Signifikan
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
Advertisement
Advertisement