Advertisement
Pemerintah Beri Dana Tunggu Rp500.000 bagi Warga Semeru
Seorang warga mengangkut barang yang bisa diselamatkan dari rumahnya yang hancur akibat erupsi gunung Semeru yang meluncurkan awan panas di desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021). Luncuran awan panas akibat letusan gunung Semeru mengakibatkan puluhan rumah di dua kecamatan rusak dan delapan kecamatan terdampak abu vulkanik. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto - foc
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah akan memberikan dana tunggu bagi pengungsi erupsi Gunung Semeru yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa lembaganya akan memberikan dana tunggu Rp500.000 bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat erupsi Gunung Semeru.
Advertisement
Setiap KK yang rumahnya mengalami kerusakan dan tidak dapat ditinggali kembali akan mendapatkan dana ini setiap bulan selama kurun waktu 6 bulan.
“Artinya sampai rumah kembali dengan dukungan pemerintah di lokasi baru, saat ini [tempatnya] masih didiskusikan dan dimatangkan pemda,” katanya pada konferensi pers virtual, Minggu (5/12/2021).
Hingga kini BNPB, BPBD, dan instansi terkait masih melakukan asesmen dan pendataan cepat kerusakan rumah yang timbul akibat kejadian bencana erupsi Gunung Semeru.
Sedangkan untuk saat ini, BNPB bersama Pemda Jatim, PMI, Kemensos, Kemenkes, dan relawan telah mengirim logistik yang cukup kepada warga yang terdampak.
“Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana logistik bisa sampai,” jelasnya.
Berdasarkan data terbaru pada 17.30 WIB, masyarakat yang terdampak baik itu awan panas guguran di 2 kecamatan dan debu vulkanik di 8 kecamatan, total 5.205 jiwa dengan 1.300 orang di pengungsian.
Jumlah ini, tambah Muhari bertambah dari sebelumnya 902 orang. Lalu ada 9 orang yang belum terdata apakah statusnya hilang atau meninggal.
Saat ini, belum terbentuk posko terpadu tanggap darurat. Ini membuat koordinasi dan pendataaan korban masih terpisah antara satu pos dengan lain.
“Kepala Kepala BNPB harus terbentuk 1 posko terpadu sehingga bisa terkoordinasi dan data bisa terkonsolidasi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kelola Judi Online Cuaca77.com, 11 Orang Ditetapkan Tersangka
Jokowi Sebut Mafia Tanah Sudah Berkurang, Ini Alasannya
Advertisement
Larang Umrah Backpacker, Menteri Haji Saudi Tegaskan Penggunaan Visa Resmi
Daftar Terbaru 17 Bandara Internasional di Indonesia
Advertisement
Bandara Sam Ratulangi Kembali Ditutup Pasca Erupsi Gunung Ruang di Sulut
Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, PAN: Ada Pengurangan Suara di Aceh
Berita Pilihan
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
- Tidak Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg, 2 Pemohon Dianggap MK Tidak Serius
Advertisement
Jadwal Keberangkatan Kereta Bandara YIA Jogja Hari Ini, Rabu 1 Mei 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pengusaha Sumbangkan Rp27 Miliar untuk Timnas Indonesia
- Dedi Mulyadi Siap Maju di Pilgub Jabar 2024
- PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ini Kriterianya
- PKB dan Nasdem Gabung Koalisi Prabowo, Bagaimana Pembagian Jatah Kursi Menteri Prabowo-Gibran?
- Gunung Ruang Naik ke Level Awas, Masyarakat Diimbau Evakuasi
- Bali Dituding Kelebihan Turis, Kemenparekraf Membantah
- Tak Semua Harus Dirangkul, Prabowo Diminta Sisakan 2 Partai Agar Bisa Jadi Oposisi
Advertisement
Advertisement
