Advertisement
Pembatasan Mobilitas Akhir Tahun Diperlukan untuk Cegah Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pembatasan mobilitas saat libur akhir tahun diperlukan untuk mencegah kasus Covid-19 meluas kembali. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi.
"Pemantauan mobilitas dan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dilakukan," kata Dr. Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas Rabu.
Advertisement
Dia mengatakan persyaratan yang ketat terkait dengan mobilitas masyarakat harus diberlakukan guna mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
"Terlebih lagi di tengah kemunculan varian Omicron, hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama sebagai antisipasi," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat 3 di seluruh wilayah saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 merupakan langkah yang tepat.
Baca juga: Naik Pesawat saat Nataru, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib PCR
"Kebijakan pembatalan PPKM level 3 sudah sepatutnya dilakukan karena pemerintah tidak ingin melakukan generalisasi situasi pandemi di setiap daerah," katanya.
Kendati demikian, kata dia, pengetatan dan pembatasan mobilitas sangat perlu untuk tetap dilakukan sebagai salah satu upaya mengendalikan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru.
"Bila pengendalian mengendur, dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19 lagi. Terlebih lagi, kebijakan pembatalan dikhawatirkan akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ke daerah asal atau ke tempat wisata. Situasi ini yang harus dikendalikan dan tentu saja harus disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu dia juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 agar capaian terus meningkat dan segera mencapai target kekebalan komunal.
Pemerintah tidak bisa bertindak sendirian dalam percepatan vaksinasi. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak.
"Tokoh masyarakat, politik, budaya dan bisnis perlu menjadi bagian penting dalam upaya percepatan vaksinasi. Karena para tokoh ini juga punya jejaring sosial dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat," katanya.
Percepatan Vaksinasi
Dia menambahkan, selain peran masyarakat, program percepatan vaksinasi juga memerlukan koordinasi antar lembaga yang berwenang.
"Dengan mengintensifkan koordinasi antar lembaga dan pelibatan seluruh pemangku kebijakan maka program percepatan vaksinasi akan berjalan makin optimal," katanya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement