Advertisement
Korupsi di Garuda Indonesia Diduga Libatkan Banyak Pihak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menduga korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia Tbk melibatkan banyak pihak.
“Pasti soal-soal ini akan diputuskan secara kolegial di antara direksi Garuda. Jadi, menurut saya tidak hanya seorang dirut yang memutuskan. Pasti ini kolegial direksi. Keputusan itu juga harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris. Jadi dewan komisaris akan melihat apakah oke atau tidak oke bisnis ini,” kata Toto dalam diskusi daring, dikutip Jumat (14/1/2022).
Advertisement
Toto menilai, fungsi pengawasan yang ranahnya ada di dewan komisaris tidak berjalan dengan baik. Di samping itu, eksternal auditor tidak melakukan audit dengan cukup komprehensif, karena tidak bisa menemukan masalah-masalah.
“Perbaikan fundamental dari sisi pengawasan baik internal dan eksternal menjadi pembelajaran ke depan bagi garuda atau BUMN lain,” imbuhnya.
Toto menjelaskan, rencana untuk pengadaan pesawat masuk dalam aksi korporasi yang cukup penting. Oleh karena itu, keputusan pengadaan pesawat harus dibahas dan disepakati oleh para direksi Garuda, bahkan disetujui oleh dewan komisaris.
Dengan melihat mekanisme itu, Toto menilai skandal penyewaan pesawat ATR 72-600 ini terjadi karena mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik.
Dia pun menduga korupsi pengadaan pesawat ini tidak hanya diketahui dan dilakukan satu orang, tapi banyak pihak.
“Jadi ada jenjang yang harus mereka itu, sehingga tidak mungkin satu orang ada di sana. Jadi kalau kemudian terjadi tanda petik skandal seperti ini, ya berarti ada mekanisme pengawasan yang kurang berjalan dengan baik dalam pengambil keputusan,” kata Toto.
Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir menemui Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan pesawat Garuda Indonesia ATR 72-600.
Erick mengakui pihaknya sudah lama mengetahui perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan pesawat Garuda Indonesia tersebut.
Namun, Erick menjelaskan, bahwa pihaknya membutuhkan bukti dan hasil audit terlebih dulu sebelum perkara itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Nah, ini kami sudah serahkan hasil audit sekaligus investigasi kami ke Jaksa Agung, jadi ini bukan tuduhan ya," tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (11/1/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Ini Rangkuman Detik-Detik Indonesia Cetak Sejarah ke Semifinal Piala Asia U-23
- Pengusaha Solo, Rudy Indijarto, Halalbihalal Bareng Puluhan Anak Yatim Piatu
- Berkat Sop Duren, Musrenbang Kelurahan Sine Sragen Kini Lebih Tepat Sasaran
- Gita Pertiwi: Perlu Segera Ada Perwali Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Solo
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Komplotan Spesialis Pengganjal ATM di Gerai Ritel Modern Ditangkap Polresta Jogja
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Advertisement