64 Warga Terdampak Tol Jogja-Solo Mundur dari Peserta Penerima Bansos

Harianjogja.com, KLATEN – Puluhan keluarga di Klaten, Jawa Tengah terdampak tol Jogja-Solo tak lagi menjadi penerima program bantuan sosial dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebanyak 64 keluarga mundur dari keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dari Pemerintah Pusat gegara terdampak tol Jogja-Solo. KPM PKH asal Klaten itu mundur lantaran menerima uang ganti rugi (UGR) pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional tersebut.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Klaten, Theo Markis, menjelaskan puluhan keluarga itu tersebar di empat kecamatan. Masing-masing yakni Kecamatan Polanharjo (15 KPM), Karanganom (27 KPM), Ngawen (20 KPM), dan Ceper (2 KPM). Diantara puluhan keluarga itu, ada yang tercatat sebagai pemilik langsung atas lahan yang dibebaskan dan sudah menerima UGR. Ada pula yang tidak tercatat langsung sebagai pemilik lahan. Namun, mereka mendapatkan bagian atau kecipratan rezeki pembebasan lahan tol lantaran masih sebagai ahli waris atas pemilik lahan.

Puluhan KPM itu mundur secara mandiri alias tanpa paksaan. Sebelumnya, pendamping program PKH dibantu pemerintah desa mengedukasi KPM PKH. “Kami juga dibantu pemerintah desa biar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Sekiranya sudah mampu, kami berikan edukasi agar bersedia mundur secara sukarela dan diganti dengan lainnya yang lebih membutuhkan,” jelas Theo saat berbincang dengan JIBI, Kamis (3/3/2022).

BACA JUGA: PSI Dukung Jokowi 3 Periode, Pengamat Sebut Memalukan!

Disinggung potensi KPM PKH mundur sebagai penerima manfaat setelah menerima UGR, Theo belum bisa memastikan. Salah satu alasan lantaran proses pembebasan lahan terdampak tol saat ini belum rampung ke seluruh desa terdampak. Selain itu, KPM PKH tak secara otomatis dikeluarkan dari penerima manfaat program tersebut setelah mereka menerima UGR.

Pendamping PKH dibantu pemerintah desa masih harus melakukan proses asesmen untuk memastikan mereka masih layak atau tidak menerima PKH. Pasalnya, tak semua warga penerima UGR mendadak berduit.

“Penerima UGR atau yang mendapatkan bagian sebagai ahli waris atas nama pemilik lahan terdampak tidak semuanya kaya mendadak. Salah satu contoh kasus ketika lahan yang kena merupakan rumah dan pekarangan. Secara otomatis mereka harus mencari rumah baru, sementara harganya sudah mahal. Kasus lainnya ada juga KPM itu bukan pemilik langsung lahan terdampak tol. Sehingga mereka mendapatkan bagian sebagai ahli waris. Nilainya juga tidak semuanya besar. Ada yang KPM PKH itu menerima bagian Rp8 juta. Sehingga kami harus melihat dari sisi kasus per kasus karena kondisinya berbeda-beda,” kata dia.

Kasus-kasus tersebut seperti yang ditemukan pendamping PKH ketika melakukan edukasi kepada KPM PKH yang menerima UGR tol di wilayah Kecamatan Ngawen. Pada pendataan awal, ada 60 KPM PKH yang menerima atau kecipratan UGR tol. Namun, hingga kini baru sekitar 20 KPM PKH yang menyatakan mundur secara sukarela lantaran merasa sudah bisa mandiri dengan bekal UGR yang sudah diterima.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembebasan lahan untuk jalan tol Solo-Jogja di wilayah Klaten yang sudah bergulir sejak 2021 hingga kini masih terus berlangsung. Proses pembebasan lahan sudah menyasar ke belasan desa di lima kecamatan yakni Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Ceper, Karanganom, dan Ngawen. Sementara, lahan untuk jalan tol tersebar di 50 desa yang berada di 11 kecamatan dari Polanharjo hingga Prambanan.

Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Sulistiyono, mengatakan nilai total UGR yang sudah dicairkan pemerintah mencapai Rp1,3 triliun. Pembebasan lahan terdampak tol di Klaten terus berlanjut.

Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp3,5 triliun untuk pembebasan lahan terdampak tol di Klaten. “Untuk anggaran 2022 di APBN kemungkinan Maret 2022. Kemarin sudah dianggarkan Rp3,5 triliun. Sampai saat ini terserap Rp1,3 triliun,” jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News