Advertisement
Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda, PKB Akan Undang Pakar untuk Lakukan Kajian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya akan mengundang para pakar untuk mengkaji wacana penundaan Pemilu 2024 guna mengantisipasi bencana atau kedaruratan.
Demikian disampaikan Jazilul dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Wacana Penundaan Pemilu, Sikap DPR?" bersama anggota Komisi II DPR FPDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Dewan Kehormatan Perludem Titi Anggraini di Gedung DPR, Kamis (10/3/2022).
Advertisement
Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil menegaskan bahwa wacana penundaan pemilu di era demokrasi ini sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi, wacana itu tidak bertentangan dengan hak berdemokrasi yang diatur dalam konstitusi.
“Kami akan mengundang para pakar untuk mengkaji wacana penundaan Pemilu 2024 guna mengantisipasi bencana atau kedaruratan dalam waktu dekat ini,” ujarnya. Dia mengakui hingga kini belum ada aturannya di saat terjadi bencana besar seperti Covid-19 dan sebagainya sehingga pemilu itu tidak bisa dilakukan.
“PKB mencermati kondisi Covid-19, dimana belum memiliki aturan konstitusinya ketika negara ini dihadapkan bencana besar. Ruang itulah yang harus dikaji dengan melibatkan rakyat, agar menjadi perbincangan di warung kopi dan sebagainya,” kata Wakil Ketua MPR tersebut.
Dia menegaskan, bahwa tanpa keterlibatan rakyat, amendemen konstitusi penundaan Pemilu tak bisa dilakukan.
Sementara itu, Rifqinizamy dengan tegas mengatakan bahwa PDIP menolak penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden karena taat pada konstitusi.
Apalagi, jika membuka amendemen konstitusi yang bisa jadi seperti membuka kotak pandora yang bisa merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
"Kita tak boleh memperkosa konstitusi, karenanya PDIP memandulkan syahwat politik itu," tambahnya.
BACA JUGA: Bukit Klangon hingga Turgo, Ini Daftar Objek Wisata di Lereng Merapi yang Ditutup karena Erupsi
Selain itu, kata Rifqinizamy, PDIP tak mau dipertentangkan atau dihadapkan-hadapkan dengan Presiden Jokowi.
Dia menggambarkan penundaan pemilu itu di 2024 menjadi tahun 2025 misalnya, lalu siapakah yang menjamin di tahun 2025 itu tidak ada bencana atau kedaruratan.
"Jadi, PDIP ingin pemeirntahan Jokowi ini berakhir husnul khotimah, bukan su'ul khotimah," ungkapnya.
Titi Anggraini mengatakan, kini Indonesia sudah masuk urutan ke 52 sebagai negara terbaik dalam berdemokrasi, dan ini harus dijaga dengan diikuti pelaksanaan pemilu lima tahunan untuk memperkuat demokrasi itu sendiri.
Sebelum naik ke peringkat 52, Indonesia sebelumnya berada di posisi 64 atau terjadi kemajuan di bidang demokrasi dunia berdasarkan lembaga The Economist Intelligence Unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Direktur Program Trans 7 Ramaikan Bursa Pilkada Gunungkidul 2024
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Harga Tiket Rp20.000, Begini Cara Membeli Tiket KA Bandara YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement