Advertisement
Level PPKM Menurun, KSP Minta PTM 100 Persen Kembali Digelar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Seiring menurunnya level PPKM, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen perlu dilakukan kembali dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.
"Tidak semua guru dan terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal," kata Abraham, Rabu (16/3/2022).
Advertisement
Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus Covid-19 pada pelaksanaan PTM, kata Abraham, pemerintah daerah harus meningkatkan testing Covid-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF). Hal ini, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah itu aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun.
"Ini menjadi PR bagi pemerintah," ucapnya.
Lebih lanjut Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah, yakni dengan melakukan testing 10 persen dari populasi. Jika positivity di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity 1-5 persen, satu kelas harus diisolasi.
"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu," tambahnya.
Abraham juga menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah, agar siswa semakin terlindungi dari Covid-19, dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.
Sementara terkait situasi pandemi Covid-19, Ia memastikan saat ini semakin terkendali. Hal itu, ditunjukkan dengan menurunnya level PPKM dan angka reproduction dari 1,09 menjadi 1,07. Meski demikian, sambung Abraham, pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan Covid-19, terutama soal relaksasi.
"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang lebih dulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan," tegasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Potensi Wisata Offroad Mulai Diminati Segmen Komunitas dan Keluarga di Jogja
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
- Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Advertisement