Advertisement
Tommy Soeharto Kalah di Pengadilan, MA Kabulkan Kasasi Partai Berkarya Muchdi PR
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA —Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono (Muchdi PR). Putusan ini membalik dua putusan hukum sebelumnya yang memenangkan pihak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto).
"Kabul kasasi. Batal judex facti (PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta-red). Mengadili sendiri. Gugatan tidak diterima," demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website MA, Selasa (29/3/2022).
Advertisement
Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis Irfan Fachruddin dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono. Adapun panitera pengganti Maftuh Effendi. Putusan itu diputus pada 22 Maret 2022.
Sekadar informasi, Tommy Soeharto telah dua kali menang melawan Menkumham dan Muchdi PR di tingkat pertama dan banding. Namun di tingkat kasasi, putra bungsu dari Presiden Suharto tersebut harus memakan pil pahit kalah dari pensiunan Jenderal Kopassus, Muchdi PR.
Awal Sengketa
Adapun sengketa Muchdi vs Tommy bermula dari dualisme kepengurusan Partai Berkarya. Dualisme ini dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah kader yang menilai kepemimpinan Tommy Soeharto tidak berjalan dengan baik.
Pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai untuk meminta Musyawrah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.
Meskipun sejumlah pengurus partai kemudian diberhentikan, tetapi Presidium Penyelamat Partai tetap menggelar Munaslub pada Juli 2020 yang membuahkan hasil Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal.
Hasil Munaslub kubu Muchdi pun diserahkan ke Kemenkumham dan disahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut.
Yasonna Laoly membuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.0l Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.
Hal itu membuat kubu Tommy tersingkir dan berujung pada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Tommy Soeharto dan mencabut SK Kemenkum HAM itu pada 16 Februari 2021.
Selanjutnya, merespon hal tersebut kubu Muchdi Pr pun mengajukan banding. Namun, majelis hakim PTTUN memperkuat putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Tommy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Mancini Sebut 4 Pemain Timnas U-23 Layak ke Liga Italia, Termasuk Marselino
- Guinea Panggil 4 Pemain Level Senior Vs Indonesia, Salah Satunya Eks Barcelona
- Meski Kalah dari China, Tim Uber Indonesia Telah Lewati Target PBSI
- Pembalap Lando Norris Pecundangi Verstappen, Menangi F1 Kali Pertama di Miami
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement