Advertisement
Pergi Haji, Mahfud MD Diserbu Pertanyaan Soal ACT di Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD curhat di media sosial Twitter perihal menikmati keleluasaan waktu.
Menteri asal Madura yang terkenal aktif di Twitter ini mengatakan dirinya bisa bebas berdiskusi di Twitter saat sedang berada di luar negeri yang bukan urusan dinas pekerjaan.
Advertisement
"Alhamdulillah lbh dari setengah jam saya bisa melayani dialog via Twitter. Kalau di Indonesia saya jarang bisa membaca apalagi membalas Twitter. Ini sedang istirahat habis subuhan di Mekah, bisa buka Twitter," tulis akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (7/7/2022).
Saat ini Mahfud MD memang sedang menjalani ibadah haji bersama dengan beberapa pejabat publik lainnya seperti Wapres Ma'ruf Amin, Menaker Ida Fauziah, Mensos Tri Rismaharini dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
BACA JUGA:Â Tersangka Kasus Kekerasan Pemicu Rusuh Babarsari Menyerahkan Diri
Di Twitter, terlihat Mahfud MD diberondong soal kasus lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang dirundung isu penggelapan dana donasi umat oleh pengurusnya dan aliran dana ke kelompok teroris luar negeri sehingga dibekukan.
Dalam salah satu cuitannya, Mahfud MD mengakui pernah mengendorse kegiatan ACT karena lembaga ini cukup banyak memberikan bantuan kepada korban kemanusiaan.
Namun, Mahfud juga menyatakan mendorong penegakan hukum jika ACT terbukti melanggar pidana.
"Aneh, jika aparat menindak indikasi pidana spt oleh ACT ada yg ribut, dibilang koruptor dana umat/rakyat dibiarkan . Loh, koruptor dari DPR, Menteri, Gubernur dll bkn hny dikutuk tp jg sdh bnyk yg ditangkap dan dipenjara. Mafia tanah, minyak goreng, BLBI, asuransi, semua dikejar," cuit @mohmahfudmd
Selain soal ACT, mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini juga dipertanyakan soal pembubaran HTI dan buronan-buronan kasus korupsi yang masih belum tertangkap.
Seperti diketahui, belakangan publik dihebohkan oleh isu penyimpangan aliran donasi umat oleh ACT. Kemensos mencabut izin ACT karena melanggar aturan batas pembiayaan operasional dari kegiatan pungutan sumbangan maksimal 10 persen.
Di sisi lain, pengurus ACT mengakui mengutip lebih dari 12 persen. Selain itu, temuan PPATK juga mensinyalir adanya aliran dana dari ACT untuk beberapa kelompok teror di beberapa negara Timur Tengah, salah satunya Al Qaeda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Gelar Workshop, ANPS Bahas Pentingnya AI Dalam Dunia Pendidikan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
- Gerindra Pastikan Usung Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024
- BNPB Kerahkan Helikopter untuk Evakuasi Korban Erupsi Gunung Raung
Advertisement
Advertisement