Advertisement
Ekonom Klaim MyPertamina Bukan untuk Kepentingan Erick Thohir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Adanya tudingan bahwa penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas Erick Thohir di Pilpres 2024 dibantah oleh Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi.
Menurutnya, penggunaan MyPertamina murni inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina untuk merespon permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengendalian BBM subsidi dilakukan. Jika pengendalian tak dilakukan, maka anggaran subsidi yang dikeluarkan akan semakin membengkak.
Advertisement
"Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespon kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali," kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (23/7/2022).
Pun menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, menurut Fahmy salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Penggunaan MyPertamina ini justru akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir, sehingga dia yakin Menteri BUMN itu tak menggunakan MyPertamina untuk mendongkrak elektabilitasnya di Pilpres 2024.
"Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina menggunakan MyPertamina untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kenaikan harga minyak dunia telah membuat Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi. Akibatnya, masyarakat yang biasanya mengonsumsi BBM non subsidi kini beralih ke BBM subsidi.
Pertamina memperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuota tahun ini hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022, realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya yakni 23 persen.
BACA JUGA: Jokowi Minta Konversi Motor dan Kompor Tenaga Listrik Dipercepat
Sedangkan untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan YTD Mei 2022, realisasi Solar subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen.
Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya adalah agar subsidi yang diberikan tepat sasaran lantaran dan mencegah bengkaknya anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
Advertisement
Advertisement