Advertisement
Isu Perumahan Rakyat Tak Disebut dalam Pidato Jokowi, Ketua DPR, dan Ketua MPR
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pidato kenegaraan HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun ini di Gedung DPR-MPR RI, Selasa (16/8/2022), tak meninggung isu perumahan rakyat. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Presiden Jokowi tidak ada satu pun membicarakan isu tersebut.
Misalnya Jokowi, dalam pidato ketujuh kenegaraannya tersebut, dia mulanya berbicara mengenai tantangan global yang kian berat. Ada pandemi Covid-19 yang belum usai dan saat ini ditambah dengan perang Rusia-Ukraina kini justru menyebabkan ketidakpastian semakin berlanjut.
Advertisement
BACA JUGA: Pemkab Sleman Sosialisasikan Aplikasi My Pertamina ke Seluruh Kapanewon
Namun, kata Jokowi, di tengah tantangan yang berat, Indonesia patut bersyukur, sebab Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini.
Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen.
Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi Asean yang berada di sekitar 7 persen. Angka ini jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II/2022.
Sementara itu, Puan Maharani juga menyoroti kebutuhan Indonesia yang perlu memperkuat penguatan industri pangan dan kesejahteraan petani. Menurutnya, ke depan jangan ada lagi permasalahan kelangkaan minyak goreng di negeri sendiri.
Menurut Puan, dalam mempercepat kemajuan Indonesia selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional maka agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada pembangunan.
Agensa strategis yang dimaksud Puan antara lain pembangunan kualitas dan karakter nasional Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, pembangunan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi yang nyata.
Adapun, Bambang Soesatyo juga pertama-tama menyinggung laju kenaikan harga pangan dan energi semakin membebani masyarakat yang baru saja bangkit dari pademi Covid-19.
Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai US$98 per barel. Menurutnya, angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar US$63 dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp502 triliun.
Bamsoet mengingatkan Indonesia tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.
Bahkan pada September 2022, Indonesia diprediksi menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI-Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Unik! Nangka Muda Masuk 5 Besar Penyumbang Inflasi Tertinggi di Kota Jogja
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Airlangga Bertemu Sekjen Cormann, Tegaskan Komitmen Percepat Proses Keanggotaan Indonesia.
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
Advertisement
Advertisement