Advertisement
Waduh! 105 Juta Data Kependudukan Milik KPU Diduga Bocor
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sebanyak 105 juta data kependudukan warga Indonesia diduga kembali bocor dan dijual di Breached Forums oleh pengguna bernama Bjorka.
Sebelumnya, Bjorka juga yang membocorkan data pelanggan IndiHome dan menjual 1,3 miliar nomor ponsel dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Indonesia dari Kementerian Kominikasi dan Informatika.
Advertisement
Kali ini, dia menjual 105 juta data kependudukan warga Indonesia yang diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dari pantauan di situs breached.to, Bjorka membuat postingan berjudul INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M pada Selasa (6/9/2022). Di situ, dia menyertakan logo KPU.
Dia mengklaim memiliki 105,003,428 data kependudukan warga Indonesia yang berisi informasi penting seperti NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan sejenisnya. Semua data tersebut berukuran 4 gigabita setelah dikompresi dan 20 gigabita sebelum dikompresi.
Bjorka mengaku meretas data tersebut pada bulan ini. Sebagai bukti, dia melampirkan beberapa baris contoh data kependudukan yang dia miliki. Selain itu, dia juga menyediakan tautan bagi yang ingin melihat sampel 2 juta data kependudukan yang dimilikinya.
Bagi yang berminat, Bjorka menjual 105 juta data kependudukan warga Indonesia itu dengan harga US$5.000 atau sekitar Rp74,4 juta.
Jawaban KPU
Komisioner KPU Idham Holik menampik data yang dijual oleh Bjorka milik KPU. Dia mengatakan pada Minggu (4/9/2022) dan Senin (5/9/2022) para petinggi KPU telah rapat dengan gugus tugas keamanan siber KPU.
”Dalam rapat tersebut tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sipol [Sistem Informasi Partai Politik] bocor. Pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol dan menyatakan hal yang sama,” ujar Idham saat dikonfirmasi, Rabu (7/9/2022).
Selain itu, lanjut Idham, dari hasil analisis Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU, ditemukan banyak perbedaan tampilan data kependudukan yang dimiliki Bjorka dengan yang dimiliki KPU.
Jelasnya, dalam tampilan data kependudukan milik Bjorka, format header-nya adalah cms(?jenis?)_kelamin_no kk, nik, disabilitas. Di sisi lain, format data header milik KPU adalah kelamin, kk, nik, dan difabel.
Tak hanya itu, KPU juga tak pernah menaruh data usia dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sedangkan Bjorka mengklaim memiliki data terkait usia.
Idham melanjutkan, id provinsi, kecamatan, dan kelurahan yang dimiliki Bjorka juga bukan seperti yang biasa ditampilkan KPU. Bahkan, lanjutnya, id Sulawesi Selatan kepunyaan Bjorka berbeda dengan id Sulawesi Selatan milik KPU.
Terlepas dari itu semua, Idham mengatakan kasus Bjorka ini akan jadi perhatian khusus KPU. Meski begitu, dia kembali mengklaim data yang dijual oleh Bjorka bukan data kependudukan milik KPU.
“Itu bukan data milik KPU dan data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Rafael Nadal dan Daniil Medvedev Berpeluang Ketemu di AFP Masters Roma
- PSIK Buka Peluang ke 32 Besar Liga 3 Nasional jika Menang Lawan Persedikab
- KPK Tahan Gus Muhdlor terkait Kasus Korupsi, Subandi Jadi Plt Bupati Sidoarjo
- Tersangka Mutilasi Istri di Ciamis Alami Depresi, Proses Hukum Tunggu Observasi
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Eko Suwanto: Sultan Grond dan Pakualaman Grond untuk Kesejahteraan Masyarakat
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement