Advertisement
Pemda yang Tak Salurkan Bansos BBM Bakal Kena Sanksi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada Pemda yang tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial atau bansos dampak kenaikan harga BBM untuk dari anggarannya. Sanksi berupa penundaan transfer dana dari pusat.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK/07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Beleid itu ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 5 September 2022.
Advertisement
Beleid itu menugaskan pemerintah daerah untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat, dengan mengalokasikan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU). Sri Mulyani mengantisipasi jika terdapat pemda yang tidak menyalurkan bansos dengan menyiapkan sanksi terkait anggaran.
"Terhadap daerah yang belum disalurkan Dana Alokasi Umum [DAU] dan Dana Bagi Hasil [DBH], penyaluran DAU dan DBH dilakukan setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tertulis dalam Pasal 4 ayat (11) PMK 134/2022, dikutip pada Minggu (11/9/2022).
Baca juga: Segini Besaran Bansos yang Digelontorkan Pemkot Jogja ke Pekerja Transportasi
Pemerintah pusat akan menunda transfer DAU bulan berikutnya atau DBH kuartal IV jika pemda terkait belum menyalurkan bansos. Dalam aturan itu tertulis bahwa laporan penganggaran belanja menjadi syarat penyaluran DAU Oktober 2022 atau DBH Pasal 25/Pasal 29 kuartal III bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU.
Berdasarkan beleid itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bahwa pengalokasian anggaran pemda untuk belanja bansos harus berlangsung pada Oktober 2022 hingga Desember 2022. Penyaluran bansos bertujuan untuk menangani lonjakan inflasi.
"Untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada APBD 2022," tulis Sri Mulyani dalam aturan tersebut.
Sanksi serupa akan diterapkan Kemenkeu dalam mekanisme transfer anggaran kepada pemda secara umum. Kemenkeu menyiapkan sanksi bagi pemerintah daerah yang memiliki banyak saldo menumpuk di perbankan, yakni dengan mengurangi transfernya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa regulasi itu bertujuan untuk mengurangi saldo 'nganggur' pemda di perbankan agar terealisasi dengan baik. Selain itu, transfer ke daerah (TKD) pun harus berjalan dengan efektif.
Dia menjelaskan bahwa saldo pemda bisa berasal dari dua sumber, yakni pendapatan asli daerah (PAD) dan TKD. Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengelola TKD, sehingga pencegahan penumpukan saldo pemda di bank dapat melalui instrumen itu.
"Yang bisa kami manage adalah TKD, jadi sekarang kami sedang mencoba merumuskan regulasi sehingga transfer ke daerahnya bisa lebih sesuai dengan kebutuhannya," ujar Prima belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Cerah Berawan dari Pagi sampai Siang, Cek Prakiraan Cuaca Boyolali Minggu 5 Mei
- Banyak Cerah Berawan dan Suhu Panas, Cek Prakiraan Cuaca Klaten Minggu 5 Mei
- Prakiraan Cuaca Karanganyar Hari Ini Minggu 5 Mei 2024: Berawan tanpa Hujan
- Suhu Panas sampai 35 Derajat Celsius, Cek Prakiraan Cuaca Wonogiri Minggu 5 Mei
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo dari Stasiun Tugu Jogja, Minggu 5 Mei 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
- Gerindra Pastikan Usung Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024
- BNPB Kerahkan Helikopter untuk Evakuasi Korban Erupsi Gunung Raung
Advertisement
Advertisement