Advertisement
Sekda Boyolali Persilakan Wartawan Bikin Berita Jelek, Asal...
Advertisement
Harianjogja.com, BOYOLALI-Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri, mempersilakan wartawan membuat berita jelek asal ditulis berdasarkan fakta.
“Tulis saja kalau memang fakta. Kalau Anda beritakan itu jelek dan fakta, kami bisa membangun,” ujarnya dalam Workshop Pengelolaan Kemitraan Media Massa dalam acara Press Tour Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di Kota Probolinggo, Jawa Timur, dikutip dari Solopos.com-jaringan Harianjogja.com, Jumat (30/9/2022).
Advertisement
Ia mencontohkan jika ada pemberitaan orang sakit di daerah terpencil dan belum diketahui Pemkab, maka hal tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Boyolali.
Masruri juga mengatakan kemitraan Pemkab dengan wartawan juga terbuka, sehingga Pemkab dapat diajak berkomunikasi apabila terjadi sesuatu.
Sekda Masruri juga meminta wartawan untuk dapat memberitakan hal-hal yang baik di Boyolali. “Kami terbuka dengan apa yang diberitakan, baik atau buruk yang penting jelas dan tidak membuat fitnah. Nek apik yo diomongke apik, nek elek diomongke elek. Ojo sampai elek diomongke apik, nek diomongke apik repot, nanti tidak bisa berbenah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo, Wahyu Hidayat, mengatakan Pemerintah Kota Probolinggo memiliki slogan sebesar apapun sebuah kegiatan dan tanpa publikasi tidak ada gunanya.
Maka dari itu, ia menegaskan peran sinergitas antara pemerintah daerah dengan media. Wahyu kemudian juga meminta peran pers untuk memberitakan berimbang suatu kejadian.
“Jadi untuk memberitakan kejadian, yang pertama memang yang disampaikan terkait tragedinya. Yang kedua terkait penanganannya. Jadi yang diangkat bukan hanya tragedinya saja,” kata dia.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan wartawan adalah jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, ia menyebut wartawan adalah penyeimbang informasi, sehingga berbagai informasi dari pemerintah daerah yang diterima masyarakat seimbang atau tidak bias, dapat mengena, dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Wahyu juga mengatakan di era digitalisasi, siapapun bisa menjadi wartawan dengan media sosial. Namun, ia mengatakan informasi yang tersebar lewat media sosial biasanya masih belum lengkap dan tidak berpedoman pada kode etik wartawan.
“Profesi wartawan pasti ada kode etik, sedangkan masyarakat biasa begitu mendengar sedikit informasi langsung diunggah di media sosial. Itulah yang menjadi perbedaan dengan wartawan profesional,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Akses Jalan Rampung, TPST Minggir Siap Beroperasi Penuh Kelola Sampah
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
Advertisement
Advertisement