Advertisement
Buntut Kasul Gagal Ginjal, Anggota Komisi VI DPR Usul Reformasi dan Pecat Kepala BPOM
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menilai Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) seolah lepas tanggung jawab terkait kematian 178 anak yang gagal ginjal lantaran keracunan obat sirop. Andre mengusulkan agar segera mereformasi BPOM dan memecat Kepala BPOM jika nantinya terbukti bersalah.
“Nah, maksud saya, ini 170 orang Pak [meninggal]. Enggak ada yang berani tanggung jawab. Kalau memang BPOM salah kita rekomendasikan pecat Kepala BPOM dan reformasi BPOM,” ujar Andre saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI bersama Badan Perlindungan Konsumen, Kamis (3/11/2022).
Advertisement
Andre mengungkapkan, Kepala BPOM seolah menyalahkan Kementerian Perdagangan dalam importasi etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menyebabkan gagal ginjal anak.
“Padahal Kementerian Perdagangan menyampaikan kepada kami, impor obat itu adalah rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan,” ujar Andre.
Seharusnya, kata Andre, BPOM mengawasi hasil produksi obat yang beredar di masyarakat. Menurutnya, BPOM harus menyelidiki setiap obat apakah membahayakan kesehatan atau tidak.
“Nah, kami ingin Bapak, sebagai perlindungan konsumen [BPKN] menjelaskan, meneliti. Kalau analisis saya ini ketidakmampuan Kepala BPOM dan institusinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andre pun mengusulkan agar segera diadakan rapat gabungan antara Komisi VI, Kemenkes, Kemendag, dan BPOM untuk mengurai permasalahan obat sirop yang terpapar EG dan DEG tersebut.
“Nah, kalau memang ternyata BPOM ini salah maka kita rekomendasikan sama Jokowi, ganti itu Kepala BPOM gitu loh,” tutur Andre.
BACA JUGA: Pemkab Gunungkidul Buka Lowongan P3K Guru 236 Formasi
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito membeberkan alasan pihaknya tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap bahan baku ataupun kandungan obat sirop di dalam negeri.
Menurut Penny, jaminan keamanan produk di Indonesia bukan hanya kewajiban BPOM. Ia menyebut, berdasarkan temuan BPOM, bahan baku obat sirop yang belakangan teridentifikasi bermasalah ternyata tidak melalui izin BPOM.
"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI [Surat Keterangan Impor] BPOM. Khusus untuk pelarut propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, nonlarangan dan pembatasan (lartas)," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement