Advertisement
Indonesia Punya Provinsi Baru, Papua Barat Daya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang (UU) dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023, hari ini Kamis (17/11/2022).
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang? Setuju ya?” ujar Ketua DPR Puan Maharani diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu, Kamis (17/11/2022).
Advertisement
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya telah menerima tugas dari pimpinan DPR untuk merancang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada 25 Agustus lalu. Komisi II DPR, lanjutnya, kemudian melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat pada 25 hingga 27 Agustus 2022.
Akhirnya, pada 12 September 2022 Komisi II DPR bersama pemerintah melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan di rapat paripurna DPR.
Baca juga: Sultan Mengaku Diiming-imingi Miliaran untuk Salahgunakan Tanah Kas Desa
“Pada acara tingkat i pengambilan keputusan tersebut, secara bulat dan sepakat, menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Gaus dalam rapat paripurna.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya memang ingin segera mensahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya agar tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tak terganggu.
Doli menjelaskan, pemekaran provinsi baru akan berdampak pada penambahan jumlah anggota DPR dan DPRD serta daerah pemilihan (dapil). Oleh sebab itu, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya harus segera diselesaikan agar dapat segera diatur dapil serta alokasi kursi DPR dan DPRD-nya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu yang akan diterbitkan.
"Ini berkaitan dengan ini tadi, soal Perppu [Pemilu] ini. Makin lama kita memparipurnakan itu [RUU Papua Barat Daya], makin lama makin berlarut larut, dan itu kalau makin lama akan mengganggu tahapan pemilu," ucapnya.
Perppu Pemilu tersebut dijadwalkan paling lambat diterbitkan pemerintah pada 6 Desember 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Bupati Bantul Periode 2016-2021 Suharsono Meninggal, Berikut Kesan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
- Presiden Ukraina Zelensky Masuk Daftar Buronan Rusia
- Gobel Minta Jepang Ajari Smart Farming kepada Petani Muda Indonesia
- 219 Orang Tewas dan Ratusan Terluka Akibat Banjir di Kenya
Advertisement
Advertisement