Advertisement
Sebut Kemenkeu Iblis-Setan, Bupati Meranti Dipanggil Pemerintah Pusat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah pusat akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti M. Adil untuk membahas perkara dana bagi hasil (DBH) tambang lebih lanjut. Nama Bupati meranti viral di media sosial setelah menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan.
BACA JUGA: Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk DIY Difokuskan ke Kesehatan
Advertisement
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan bahwa pertemuan akan dilakukan bersama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan hingga Kementerian ESDM.
“Rencana hari selasa [20/12] besok mau diadakan pertemuan, difasilitasi [Kemendagri], bersama dengan komponen terkait dan kementerian terkait,’ katanya saat konferensi pers, Jumat (16/12/2022).
Sebagaimana diketahui, Bupati Meranti sebelumnya melayangkan protesnya terkait dengan alokasi DBH yang menurutnya tak adil. Bahkan, dia menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan.
Pertanyaan yang dilontarkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada pekan lalu pun menjadi sorotan dan mendapatkan teguran dari pemerintah pusat.
Adil mengatakan bahwa tahun ini wilayahnya hanya menerima sebanyak Rp115 miliar atau naik Rp700 juta saja dibandingkan penerimaan sebelumnya. Padahal, lifting minyak naik dari US$60 menjadi US$100, imbas konflik Rusia dan Ukraina.
Dia mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas pembagian DBH. Dia juga telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bertemu secara langsung, namun pihak Kemenkeu menawarkan pertemuan secara online.
“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, itu yang hadir waktu itu nggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ‘Ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan?” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Agus menjelaskan bahwa dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat selalu ditetapkan berdasarkan basis data yang ada.
“Dana transfer dalam penetapan semua berbasis data, tidak ada dana ditetapkan tanpa basis data. MIsalnya DAU [dana alokasi umum] ada data jumlah penduduk, luas wilayah, jelas dasarnya. Jadi tidak bisa Kemenkeu menetapkan itu tanpa dasar,” jelasnya.
DBH tambang kata dia juga berbasiskan data produksi. Biasanya, berbagai data tersebut akan direkonsiliasikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencocokkan data yang dimiliki tersebut.
“Karena ini kepentingan bersama, kita harapkan [Adil] datang [pada pertemuan pekan depan], biar semua bisa bicara terbuka, sehingga tidak ada dusta diantara kita," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
- Merasa Hawa Udara Lebih Panas Akhir-akhir Ini? Berikut Penjelasan BMKG
- Nanti Malam, Pemkab Bantul Gelar Nobar Timnas Vs Irak di Lapangan Paseban
- Termasuk Perbaiki Jalan, TMMD Karangdukuh Klaten Mei Ini Dianggarkan Rp655 Juta
- Bank Dunia: Adaptasi Teknologi dan Inovasi pada Industri di Indonesia Rendah
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Terapkan Tarif Baru Retribusi Wisata, Bantul Raih Rp176,6 Juta pada Hari Pertama
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
- Bangun Kota Cerdas, Pusat Data IKN Dilengkapi Komputasi Performa Tinggi
- Dampak Korupsi Timah Rp217 Triliun: Ribuan Karyawan 5 Smelter Terkena PHK
- Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper
- Tim SAR Temukan Korban Tenggelam Sungai Ciliwung
- Berselingkuh, Seorang Hakim Pengadilan Agama Dipecat Lewat Sidang Etik KY
- Demo Buruh 1 Mei 2024: Massa Padati Patung Kuda, Desak Pencabutan Omnibus Law
Advertisement
Advertisement