Advertisement
Elon Musk Bakal Izinkan Iklan Kampanye Politik di Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Miliarder Elon Musk akan memperluas iklan politik di Twitter untuk memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting.
Kebijakan ini akan diterapkan dalam beberapa pekan mendatang. Meski demikian belum ada rincian lebih lanjut terkait aturan baru ini, sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Rabu (4/1/2023).
Advertisement
"Kami percaya iklan berbasis sebab-akibat dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan. Kami juga berencana untuk memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa pekan mendatang," cuit akun resmi @TwitterSafety pada Selasa (3/1/2023).
Meskipun tidak dijelaskan apa saja yang akan berubah, hal ini bertentangan terhadap kebijakan larangan iklan oleh kandidat, pejabat terpilih, dan partai politik yang pertama kali diumumkan pada tahun 2019 oleh salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey.
Dorsey membenarkan larangan tersebut, yang sempat menarik kemarahan kampanye pemilihan kembali Presiden Donald Trump saat itu, dengan mengatakan bahwa jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.
BACA JUGA: Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, PDIP Hadapi Semua Parpol
Namun, sejak Elon Musk mengakuisisi Twitter senilai US$44 miliar, CEO Tesla itu menuduh adanya penyensoran oleh kepemimpinan platform media sosial sebelumnya dan memberlakukan perubahan luas dengan sedikit peringatan.
Perusahaan juga mengakhiri kebijakan yang mencegah penyebaran misinformasi Covid-19, mengembalikan akun Trump dan tokoh sayap kanan lain, juga melarang pengguna melacak jet pribadi Elon Musk. Twitter saat ini mengizinkan beberapa iklan ekonomi, lingkungan, dan sosial, meskipun dengan batasan. Perusahaan ini juga akan melonggarkan kebijakannya untuk iklan yang sama di AS.
Iklan politik adalah sumber pendapatan kecil bagi Twitter sebelum adanya larangan tersebut dengan jumlah penjualan kurang dari US$3 juta selama pemilihan paruh waktu AS 2018.
Namun, pelonggaran itu dapat membantu perusahaan yang sekarang berjuang untuk menekan kerugian pendapatan iklan karena merek-merek besar menarik diri dari platform media sosial tersebut di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan moderasinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
- Studi Ungkap Wanita 40 Persen Berisiko Alami Depresi saat Perimenopause
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Sunaryanta Minta Orang Tua Awasi Anak dari Ancaman Media Sosial
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement