Advertisement
Ini Bunyi Pasal 31 PP 94/2021, Dasar Hukum Sri Mulyani Pecat Rafael Alun Trisambodo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya.
Melalui konferensi pers daring yang digelar Jumat (24/2/2023), Menkeu Sri Mulyani meminta Rafael Alun Trisambodo dicopot dari posisi Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan.
Advertisement
Pencopotan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak tak terlepas dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo, terhadap pria bernama David di Jakarta Selatan.
Kasus penganiayaan tersebut sampai menyorot Rafael Alun Trisambodo yang berstatus Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 miliar turut disorot akibat viralnya kasus tersebut.
BACA JUGA: Ini Isi Lengkap Permintaan Maaf Pejabat Ditjen Pajak, Orang Tua Tersangka Penganiayaan
Rafael akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui aliran dana yang membuatnya memiliki harta kekayaan sebesar itu. "Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers secara virtual, Jumat (24/2/2023).
Sri Mulyani mengatakan, dasar hukum untuk mencopot Rafael adalah Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PP Nomor 94 Tahun 2021 berisi aturan dan penegakan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Pasal 31 berisi spesifik soal pencopotan dan pergantian PNS yang sedang terjerat masalah hukum.
Berikut bunyi Pasal 31 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS):
(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
(3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
(4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Rabu 8 Mei 2024: Masalah Sampah hingga Hasil Liga Champions
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Senator AS Ancam Sanksi Keras Jika Mahkamah Internasional Jatuhkan Perintah untuk Menangkap PM Israel
- Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Landa Pacitan, BMKG Jelaskan Penyebabnya
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Volume Sampah Plastik Naik 5% Tiap Tahun, Kemasan Guna Ulang Perlu Digalakkan
- Menparekraf Sandi Ungkap Harga Tiket Pesawat Diprediksi Turun Pertengahan 2024
- Ganjar-Mahfud Pilih Jadi Oposisi, Gibran Minta Dikawal dari Luar
- Minibus Tertabrak Kereta di Perlintasan Tanpa Palang Pintu Pasuruan, 4 Orang Tewas
Advertisement
Advertisement