Advertisement
Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar, Wapres Beberkan Penyebabnya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengungkapkan telatnya pembayaran penggantian selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng (rafaksi) oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Dia mengatakan pemerintah masih melakukan verifikasi tunggakan yang belum dibayar yang jumlahnya mencapai Rp344 miliar. Tunggakan itu muncul seusai pemerintah memberlakukan kebijakan satu harga minyak goreng pada periode 19-31 Januari 2022 atau saat harga minyak dari sawit sedang tinggi.
Advertisement
“Saya kira itu sedang diproses dan diverifikasi kembali mengenai data [selisih harga] tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023).
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menegaskan proses verifikasi tengah dilakukan sebelum sehingga belum bisa dipastikan kapan negara akan membayar jumlah selisih harga tersebut. “Jadi sebenarnya itu bukan tidak dibayar tetapi belum [dibayar]. Jadi, proses verifikasi sedang dilakukan karena itu harus dilakukan oleh pihak ketiga," ujarnya.
Dia menjelaskan pihak ketiga yang dimaksud saat ini sedang dalam proses penunjukkan.
"Karena [penunjukan pihak ketiga] ini sudah pernah, tetapi ada perbaikan. Jadi, intinya ini masih menunggu proses identifikasi. Jadi, verifikasi selesai dan nanti ada rekomendasi dari Kemendag dan kemenperin baru BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] akan membayar,” pungkas Joko.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan saat itu peritel harus menjual minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Padahal, harga pasar saat itu jauh lebih mahal.
“Kan kami beli lebih mahal, dijual lebih murah. Sejak September 2021, harga minyak goreng sudah melonjak tinggi,” ujarnya mengawali paparannya dalam rapat dengar pendapat umum, Selasa (14/2/2023).
BACA JUGA: Sektor Properti Masih Dihantui Tantangan di 2023, REI Minta Pengembang Bersatu
Roy menuturkan, seharusnya pembayaran selisih harga dilakukan dalam 14 hari seusai minyak goreng dijual di ritel modern sesuai Permendag No. 3/2022.
Sayangnya, kata Roy, hingga saat ini kejelasan pembayaran tersebut tak kunjung menemui titik terang. Sebabnya adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan kepada Aprindo bahwa Permendag No. 3/2022 sudah tidak berlaku.
“Kami sekaget-kagetnya, sebingung-bingungnya. Dari awal tidak dijelaskan, kalau lewat waktu, uang kalian hilang, ya. Hal tersebut menjadikan proses penyelesaian rafaksi migor tidak jelas, apakah akan dibayarkan atau tidak. Ini jeritan pelaku usaha,” ujar Roy menjelaskan hasil audiensinya dengan Kemendag.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
- Studi Ungkap Wanita 40 Persen Berisiko Alami Depresi saat Perimenopause
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Sunaryanta Minta Orang Tua Awasi Anak dari Ancaman Media Sosial
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement