Advertisement
Belanja Produk Dalam Negeri, Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Gunakan Kartu Kredit Pemerintah
Advertisement
Harianjoga.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah untuk berbelanja produk-produk dalam negeri.
BACA JUGA: Kebijakan Indonesia Ditiru Amerika Serikat, Jokowi: Kita ini Jadi Trendsetter bukan Lagi Follower
Advertisement
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS (Kode QR Standar Indonesia) antarnegara," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara daring di Festival Keuangan Ekonomi Digital 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Jokowi mengatakan penggunaan kartu kredit pemerintah dan perluasan QRIS di kawasan akan mengakselerasi ekonomi dan mendorong keuangan digital yang inklusif.
Menurut Jokowi, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Karena itu, ia meminta agar inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital terus dikembangkan. Inovasi itu seperti penggunaan kartu kredit pemerintah yang harus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.
“(Kartu kredit pemerintah) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah,” kata dia.
Dia juga meminta agar pengembangan konektivitas pembayaran seperti dengan metode QRIS di kawasan perlu terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.
“Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” kata dia.
Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar setiap inovasi dalam sistem pembayaran dilakukan secara hati-hati dan mengantisipasi berbagai risiko. Inovasi sistem pembayaran juga harus memiliki sistem keamanan yang andal, dan menerapkan sistem perlindungan konsumen yang memadai.
“Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasional-nya,” kata Jokowi.
Kepala Negara memaparkan bahwa ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. Karena itu, Indonesia akan terus berperan sebagai pemain utama ekonomi digital di ASEAN.
Adapun nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS di 2025 dan mencapai sekitar 315 miliar dolar AS di 2030.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Joko Pinurbo Meninggal, Kemendikbudristek: Penyair Legendaris Tuai Beragam Penghargaan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
- 1.119 WNI Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air dari Zona Konflik hingga Bencana Alam
- Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
- Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
- Predksi BMKG: Seluruh Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
Advertisement
Advertisement