Advertisement
Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka Jokowi, Kadin Beri Catatan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan langkah Presiden Jokowi merestui ekspor pasir laut tentunya akan menambah pemasukan negara yang akan bermanfaat untuk rakyatnya.
Namun di sisi lain, Kadin berharap pemerintah mempertimbangkan akan pentingnya prinsip keberlanjutan (suistanability) dalam aktivitas perdagangan.
Advertisement
BACA JUGA: Viral Presiden Jokowi Santai Berbaur dengan Penonton Fast X di Bioskop
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut menanggapi Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang memberikan izin terhadap ekspor pasir laut menuai protes karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi masyarakat dan ekosistem laut.
“kita harus hanya yang paling penting adalah balancing antara bawah dan kepentingan untuk menambah revenue pada negara, bagus baik untuk rakyat, tapi dari sisi lain harus memperhatikan bagaimana sustainability-nya. Kami mendukung dengan catatan sustainability development-nya harus diperhatikan. itu aja,” ujar Arsjad kepada awak media, Selasa (30/5/2023).
Dia menuturkan permintaan pasir laut memang relatif tinggi karena tidak semua negara memilikinya. Menurutnya, selain Singapura, banyak juga negara lain yang membutuhkan pasir laut untuk berbagai kepentingan, salah satunya reklamasi.
“Dibuka [izin ekspor] kan karena ada minatnya. [Tetapi] Karena kita kan Indonesia ingin menuju ke suatu negara yang sustainable. Itu yang menjadi sorotan dunia juga,” ucap Arsjad.
BACA JUGA: Penjelasan Istana Terkait Jokowi Cawe-cawe pada Pilpres 2024
Diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam aturan yang terbit pada 15 Mei 2023, salah satunya memperbolehkan pasir laut untuk diekspor.
Izin ini terbit setelah pada 2003 atau 20 tahun lalu ekspor pasir laut dilarang. Ekspor pasir saat ini diatur dalam Perpres No 26/2023, Bab IV, pasal 9 nomor 2 huruf b, tentang pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.
"Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis di aturan pasal 9 nomor 2 huruf d, dikutip Selasa (30/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Hanum, Putri Amien Rais Mendaftar Balon Wali Kota Jogja Lewat PKB
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
- Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
- MUI Desak Mahkamah Pidana Internasional Tak Ragu Tangkap Benyamin Netanyahu
- Kepada Presiden Terpilih Prabowo, Luhut Berpesan Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
Advertisement
Advertisement