Advertisement
DPR Mengancam Mahkamah Konstitusi Jika Putuskan Sistem Baru Pemilu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah fraksi di DPR mengancam Mahkamah Konstitusi (MK) jika lembaga tersebut memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup.
Delapan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen atau DPR RI menyatakan anggaran MK akan terpengaruh apabila lembaga penjaga konstitusi itu memutuskan sistem pemilu proposional tertutup diberlakukan pada Pemilu 2024. MK dalam waktu dekat akan memutuskan perkara uji materi sistem pemilu.
Advertisement
Belakangan, MK diisukan akan menerima gugatan untuk penerapan sistem pemilu proposional tertutup, bukan terbuka seperti yang berlaku sekarang. Delapan fraksi parpol DPR bertemu untuk mmbahas isu tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Hasilnya mereka sepakat meminta MK tak mengubah sistem pemilu. Delapan fraksi itu meliputi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hanya PDI Perjuangan (PDIP) parpol perlemen yang tak ikut karena fraksi tersebut mendukung penerapan sistem pemilu proposional tertutup.
BACA JUGA: Lakukan Penganiayaan di Kawasan Umbulharjo, Puluhan Remaja Diamankan
Perwakilan fraksi Partai Gerindra DPR, Habiburokhman, mengatakan jika MK tak mengindahkan suara mayoritas fraksi di parlemen, parpolnya juga akan menggunakan kewenangan budgeting atau penganggaran ke MK. "Apabila MK berkeras memutus ini [sistem pemilu proposional tertutup], kami juga akan menggunakan kewenangan kami, begitu juga dalam konteks budgeting," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers delapan fraksi parpol DPR.
Ia mengaku bukan ingin mengadu kekuasaan DPR dengan MK. Anggota Komisi III DPR ini ingin menyatakan parlemen juga punya kewenangan yang tak boleh diremehkan.
Habiburokhman menambahkan saat ini Komisi III sedang merevisi Undang -Undang MK. DPR ingin memperbaiki batasan aturan yang boleh diputuskan oleh MK. "Kalau perlu Undang-Undang MK kami ubah. Kalau perlu wewenangnya kami cabut. Akan kami perbaiki supaya tidak terjadi lagi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Korlantas Uji Coba Kirim Surat Tilang via Whatsapp
- Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Karyawan Ucapkan Selamat Tinggal
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
Advertisement
Advertisement