Advertisement
Menghadap Jokowi, Mahfud MD Sampaikan Analisis Putusan Jabatan Pimpinan KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bakal menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan hasil kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud mengatakan bahwa akan menghadap Presiden hari ini, Jumat (9/6/2023), pukul 14.00 WIB di Istana Negara. Sebelumnya, Presiden menugaskan Menko Polhukam untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut putusan MK tersebut.
Advertisement
“Sudah [selesai pengkajiannya]. Hasilnya sudah dianalisis dan selesai, nanti akan dilaporkan ke Presiden jam 2,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (9/6/2023).
BACA JUGA : Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Langsung
Mahfud juga mengatakan bahwa akan segera mengumumkan hasil telaah dan analisis tersebut kepada publik, setelah menghadap Presiden. Untuk itu, dia belum mau membeberkan seperti apa sikap pemerintah mengenai putusan MK yang dimaksud.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi buka suara sejak putusan MK tersebut semakin menuai kontroversi terhadap KPK maupun MK. Apalagi, putusan tersebut diambil hampir bersamaan dengan mengemukanya isu kembalinya sistem Pemilu ke proporsional tertutup.
Kepala Negara mengatakan pemerintah masih mengkaji dan menelaah putusan tersebut, sehingga pemerintah belum menerbitkan Keppres terbaru.
"Masih dalam kajian dan telaah dari Menko Polhukam [Mahfud MD, red]. Ditunggu saja," katanya kepada wartawan, Rabu (7/6/2023).
Pada kesempatan lain, Mahfud mengatakan bahwa putusan MK bisa ditafsirkan berbeda, sehingga pemerintah masih belum mengambil sikap. Namun demikian, dia menegaskan bahwa putusan MK tak bisa ditolak.
"Tidak boleh menolak MK. Cuma seperti apa putusan MK itu terus masih kita lakukan pendalaman-pendalaman ke MK," terang pria yang pernah memimpin KPK selama 2008-2013 itu.
Sebagai informasi, dalam amar putusannya pada sidang pleno, Kamis (25/5/2023), MK menyatakan bahwa pasal 29 huruf e UU KPK yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan".
MK turut menyatakan pasal lainnya yakni pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".
"Mengadili, mengabulkan, permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian bunyi putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Mancini Sebut 4 Pemain Timnas U-23 Layak ke Liga Italia, Termasuk Marselino
- Guinea Panggil 4 Pemain Level Senior Vs Indonesia, Salah Satunya Eks Barcelona
- Meski Kalah dari China, Tim Uber Indonesia Telah Lewati Target PBSI
- Pembalap Lando Norris Pecundangi Verstappen, Menangi F1 Kali Pertama di Miami
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement