Advertisement
4.661 Permohonan Penghitungan Restitusi Didominasi TPPU
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat ada 4.661 permohonan fasilitas penghitungan restitusi yang diajukan korban tindak pidana selama 2022. Dari jumlah itu masih didominasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Minimnya pemahaman masyarakat terkait restitusi atau ganti kerugian bagi korban tindak pidana, menjadikan LPSK melakukan diseminasi dengan menyasar wilayah DIY. Diseminasi itu dengan menghadirkan seluruh stakeholder di Royal Ambarrukmo Hotel, Rabu (14/6/2023).
Advertisement
Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menjelaskan pada 2022 lalu, LPSK mencatat permohonan fasilitasi penghitungan restitusi yang disampaikan korban mencapai 4.661. Dari jumlah itu didominasi dari korban tindak pidana pencucian uang sebanyak 4.220 permohonan. Sisanya berasal dari korban tindak pidana kekerasan seksual anak 210 permohonan, perdagangan orang 158 permohonan, kekerasan seksual ada 13 permohonan, penganiayaan berat 7 permohonan, korupsi sebanyak 5 permohonan, dan sisanya dari tindak pidana lain.
BACA JUGA : KPK Bidik Dugaan Suap Restitusi Pajak Proyek Tol Solo
“Adapun untuk wilayah DIY, tercatat baru sebanyak 19 korban mengajukan permohonan fasilitasi kepada LPSK pada 2022,” katanya.
LPSK merupakan pihak yang mendapatkan mandat menghitung restitusi. Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi dasar LPSK dalam melakukan penghitungan restitusi. Oleh karena itu LPSK berkomitmen menyebarluaskan informasi terkait hak restitusi ini kepada pemangku kepentingan terkait, salah satunya menyasar DIY.
“Kegiatan diseminasi tugas dan wewenang dalam fasilitasi restitusi di DIY ini menghadirkan peserta yang berasal dari instansi penegak hukum, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, jumlahnya sekitar 80 orang,” ujarnya.
Ia menambahkan saat ini terjadi tren peningkatan permohonan fasilitasi penghitungan restitus. Oleh karena itu LPSK menindaklanjuti dengan melakukan penyebarluasan informasi terkait restitusi kepada para pemangku kepentingan. Diseminasi itu harapannya bisa diterapkan di DIY terkait hak restitusi. Contohnya sita aset terdakwa pelaku TPPO yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumut, Juni 2023, pada perkara Kereng Manusia di Langkat. Penelusuran aset pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum bekerja sama dengan intelijen untuk memastikan pembayaran restitusi.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap pemahaman akan hak korban khususnya restitusi bisa tersampaikan, tidak saja kepada korban, tetapi juga pemangku kepentingan terkait lainnya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- World Water Forum 2024, Presiden WWC: Saatnya Jadi Pendekar Air
- Kementerian Agama Segera Membuka SMA Katolik Negeri
- Puing Reruntuhan Helikopter Presiden Iran Ditemukan, Dilaporkan Tak Ada Tanda Kehidupan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
- Pesawat Jatuh di BSD, Kemenhub: Penjelasan Detail Tunggu Koordinasi
Advertisement
Pemda DIY Siapkan Rp1 Miliar untuk Beasiswa Perguruan Tinggi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penjelasan KNKT Terkait Pesawat Jatuh di Lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai
- Gempa Tremor Terus Terjadi di Gunung Ile Lewotolok
- Pesawat Jatuh di BSD: KNKT Lakukan Analisa Percakapan Pilot dengan Petugas ATC
- IOF Kembangkan Sport Tourisme Berbasis Komunitas di DIY
- Helikopter Ditumpangi Presiden Iran Jatuh, Rusia Kirim Pesawat Canggih Bantu Pencarian
- KPK Sita Rumah Direktur Alsintan, Diduga Terkait Korupsi SYL di Kementan
- Dihadiri Elon Musk, Jokowi Buka KTT World Water Forum di Bali Senin Pagi
Advertisement
Advertisement