Advertisement
BPK Endus Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Ibadah haji oleh jemaah haji / Foto ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan hasil temuan pemeriksaan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Hal itu diungkapkan Ketua BPK, Isma Yatun dalam sidang paripurna di DPR, Selasa (20/6/2023).
BACA JUGA: Alasan Jemaah Haji Meninggal di Tanah Suci Tidak Bisa Dibawa Pulang
Advertisement
“Pertama, regulasi mengenai kuota haji belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dan petugas haji daerah,” kata Isma.
Kedua, kata Isma adalah perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten atau kota belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Atas adanya dasar tersebut, Isma dan pihaknya merekomendasikan pemerintah agar menetapkan peraturan jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing KBIHU dan petugas haji daerah.
“Serta, menghitung kuota per provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan,” ucapnya.
Seperti yang diketahui, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.
Opini WTP tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN.
Adapun satu LKKL, yaitu Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Opini WTP atas LKPP Tahun 2022 berdasarkan opini atas LKKL dan LK BUN tersebut, termasuk opini WDP pada LK Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
World Water Forum 2024, Presiden WWC: Saatnya Jadi Pendekar Air
Kementerian Agama Segera Membuka SMA Katolik Negeri
KPK Panggil Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta
Advertisement
Elon Musk: PLTS Jadi Solusi Atasi Krisis Air Global
Anggota KKB Papua Lupa Waker Ditangkap
Advertisement
Pernyataan Sejumlah Negara Terkait Insiden Jatuhnya Helikopter Presiden Iran
Dihadiri Elon Musk, Jokowi Buka KTT World Water Forum di Bali Senin Pagi
Advertisement
KPK Sita Rumah Direktur Alsintan, Diduga Terkait Korupsi SYL di Kementan
Berita Pilihan
- World Water Forum 2024, Presiden WWC: Saatnya Jadi Pendekar Air
- Kementerian Agama Segera Membuka SMA Katolik Negeri
- Puing Reruntuhan Helikopter Presiden Iran Ditemukan, Dilaporkan Tak Ada Tanda Kehidupan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
- Pesawat Jatuh di BSD, Kemenhub: Penjelasan Detail Tunggu Koordinasi
Advertisement
Pilkada Gunungkidul, Program Director Trans7 Dekati Sunaryanta
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Aturan Baru, Pekerja Terkena PHK Masih Dijamin BPJS Kesehatan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
- 3 Jenazah Pesawat Jatuh BSD Tiba di RS Polri, Posko Ante mortem dan Post Mortem Dibuka
- Ini Dia Spesifikasi Pesawat yang Jatuh di Kawasan BSD
- Polisi Paparkan Rute Pesawat yang Jatuh di Lapangan BSD
- Tamu WWF Disuguhi Hidangan Khas Nusantara
- Bansos Dijadwalkan Cair Mei dan Juni, Ini Daftarnya
Advertisement
Advertisement
