Advertisement
Pemerintah Pastikan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Tetap Berjalan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah proses hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tetap berjalan seiring dengan penyelesaian non yudisial yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban atau ahli warisnya.
Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat jumpa pers terkait implementasi rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PP HAM) di Jakarta, Jumat (23/6/2023).
Advertisement
Ia mencontohkan penyelesaian jalur yudisial itu di antaranya persidangan terhadap 35 terdakwa pelanggaran HAM berat yang telah diputus oleh majelis hakim sampai tingkat Mahkamah Agung.
“Yang penyelesaian yudisial sebenarnya sudah ada empat kasus dengan 35 tersangka. Empat kasus yang ditetapkan oleh Komnas HAM dengan 35 tersangka semuanya bebas. Oleh pengadilan dinyatakan bebas [vonis lepas], dinyatakan tidak ada bukti terjadi pelanggaran HAM berat,” kata Mahfud.
Dia menilai itu terjadi karena pelanggaran HAM berat kerap sulit dibuktikan di persidangan karena pembuktian secara hukum acara itu sangat sulit dipenuhi.
"Sehingga selalu dibebaskan oleh pengadilan, oleh Mahkamah, sampai ke tingkat Mahkamah Agung dan PK [peninjauan kembali],” kata Menko Polhukam RI yang juga bertugas sebagai Ketua Pengarah Tim PP HAM.
Empat kasus pelanggaran HAM berat yang telah menempuh jalur yudisial itu, yaitu kekerasan pascajajak pendapat di Timor-Timor, kasus Abepura, kasus Tanjung Priok, dan kasus Paniai di Papua.
Oleh karena itu, Mahfud menyebut pemerintah juga fokus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur non yudisial.
BACA JUGA: Dinilai Melakukan Penistaan Agama, Pendiri Ponpes Al-Zaytun Dilaporkan ke Bareskrim
“Penyelesaian yang kita lakukan ini adalah penyelesaian dari sisi korban. Kami tidak bicara pelaku, karena pelaku itu adalah urusan yudisial. Yang sudah diuji di pengadilan 35 tersangka bebas, tetapi yang belum akan terus diusahakan. Yang ini adalah korban, korban yang masih ada sampai sekarang,” kata Menko Polhukam RI.
Berbagai program pemulihan hak korban, kata Mahfud, akan diumumkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Rumah Geudong, Pidie, Aceh, pada 27 Juni 2023.
Program-program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat itu melibatkan 19 kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Masing-masing kementerian tersebut mempersiapkan program pemulihan bagi korban atau ahli warisnya, di antaranya berupa beasiswa pendidikan, kesempatan bekerja, jaminan kesehatan prioritas, pembangunan rumah, renovasi/perbaikan rumah, bantuan uang tunai, bantuan bahan makanan pokok, layanan visa khusus untuk para eksil, serta program pemulihan lainnya yang bersifat kolektif/komunal seperti pembangunan fasilitas umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Revitalisasi Objek Wisata WGM Wonogiri Lanjut ke Tahap II, Dananya Rp75 Miliar
- Berkah Acara Dekranas di Solo: Sewa Mobil Ramai Dipesan, Produk UMKM Laris
- KA Sembrani Sambar Mobil di Semarang, Netizen: Palang Perlintasan Telat Ditutup
- Soal Penggantian Caleg Terpilih, Ketua DPC PDIP Klaten Berharap Semua Legawa
Berita Pilihan
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
- Nama Ahok dan Djarot Masuk Bursa Pilkada Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
- Harga Tiket Terusan Laga Timnas Indonesia diKualifikasi Piala Dunia 2026, Paling Murah Rp450 Ribu
- Draf RUU Penyiaran Larang penyiaran Jurnalisme Investiagsi: Mahfud: Harus Kita Protes
Advertisement
Jelang Pilkada, Bawaslu Bantul Minta Pemkab Review dan Revisi Perbup Tentang APK
Advertisement
Tak Mau Telat Terbang? Ini 5 Rekomendasi Hotel Bandara Terbaik di Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
- Penyeludup Ratusan Anjing ke Jateng Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta
- Mesin Pesawat Garuda Pengangkut Jemaah Haji Terbakar, Begini Reaksi Kemenag
- UKT Bakal Naik, DPR Segera Panggil Kemendikbudristek
- Masih Populer, Tiga Nama Ini Bersaing Ketat di Pilkada Jawa Tengah
- Prabowo Ikut Memantau Penanganan Bencana Alam di Sumbar
- Dewan Pers Heran, Jokowi Hormati Pers Tapi Pemerintah Bakal Larang Jurnalistik Investigatif
Advertisement
Advertisement