Advertisement
Polri Usut Dugaan Penistaan Agama oleh Pengasuh Ponpes Al-Zaytun
Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mendapat arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut kasus Ponpes Al Zaytun. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal mengusut dugaan penistaan agama pada kasus pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto menyebut telah mendapatkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Advertisement
"Kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam dan Pak Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun dan ini sudah dirapatkan oleh Pak Menko," terang Agus yang baru saja ditunjuk menjadi Wakapolri, di Mabes Polri hari ini, Senin (26/6/2023), dikutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com.
Dia mengatakan bahwa Kemenko Polhukam juga akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang sudah ada di Bareskrim. Saat ini, lanjutnya, Bareskrim sudah menerima satu laporan masyarakat terkait dengan kasus penistaan agama tersebut.
Baca juga: Viral 6 Kapolsek Gagal Ujian SIM, Tak Mampu Lewati Angka 8 dan Zigzag
Usai menerima laporan tersebut, Agus menyebut akan segera melakukan penyelidikan.
"Ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut nanti mudah-mudahan bisa dibuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana," terangnya.
Dalam proses penyelidikan penistaan agama, terang Agus, Bareskrim akan meminta keterangan sejumlah pihak yang di antaranya juga melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta tokoh-tokoh agama Islam.
Tidak hanya itu, dia turut memastikan bakal meminta keterangan pihak internal dari yayasan ponpes tersebut. "Tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Keamanan AS Sebut Terorisme Kembali Muncul dan Jadi Ancaman
Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Meluncur Sejauh 3 Km
Menpora: Optimistis Semua Venue PON Selesai Juli 2024
BERITA DUKA: Tokoh Pers dan Perfilman Prof. Salim Said Wafat
Advertisement
Petakan Potensi, BNPB-PVMBG Pantau Sedimen di Hulu Sungai Gunung Marapi
500 Tokoh Prancis Minta Presiden Macron Segera Akui Negara Palestina
Penyelundupan 142 Gram Sabu Asal Malaysia Berhasil Digagalkan
Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
Advertisement
Luhut Mengklaim Diminta Prabowo Jadi Menteri
Kemenag: 41.189 Calon Haji Asal Indonesia Berada di Madinah
MUI Desak Jaksa Mahkamah Pidana Internasional Segera Menangkap Netanyahu
Indonesia Masih Kekurangan Tenaga SDM Kesehatan
Advertisement
Viral Anak Depresi Kecanduan Ponsel, Ini yang Dilakukan KemenPPPA
Berita Pilihan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
Advertisement
Jadwal Terbaru! KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Minggu 19 Mei 2024
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Rangkaian Acara Waisak 2024 di Candi Borobudur, Masyarakat Dapat Menyaksikannya
- Komandan KKB Petrus Pekei Ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz 2024
- Update Kasus Enzy Storia dan Bea Cukai, Penjual Tas Tak Mencantumkan Harga Sebenarnya
- Gunung Semeru Alami 6 Kali Letusan Pagi Ini
- PPP Dukung Khofifah di Pilgub Jawa Timur
- Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tak Hadiri Sidang Kode Etik
- Jumlah Kementerian Bertambah dari 34 Jadi 40, Yusril: Masih Wacana, Belum Resmi
Advertisement
Advertisement
