Advertisement
Apdesi Minta Dana Desa 10 Persen dari APBN, DPR Menolak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan DPR tidak akan menerima usulan yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk usulan dana desa 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baleg DPR baru menyetujui draf RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa (RUU Desa). Dalam draf itu, Baleg sudah menerima masukan dari asosiasi kepala desa termasuk soal dana desa.
Advertisement
BACA JUGA : Kabar Gembira! Dana Desa di Gunungkidul Tahun Depan
“Namanya aspirasi ya biasalah [dana desa 10 persen dari APBN]. Tapi kan tidak semua aspirasi bisa dikabulkan sekiranya itu merugikan orang banyak negara,” jelas Awiek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (7/7/2023).
Dia menjelaskan, dalam draf RUU Desa yang sudah disepakati, besaran dana desa sudah dinaikkan menjadi 20 persen dari dana transfer daerah, sehingga diperkirakan rata-rata setiap desa menerima hampir Rp2 miliar.
“Anggaran 20 persen itu kita sudah perhitungkan secara matang dan itu mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibanding tahun yang lalu. Artinya kalau bicara terkait dengan penguatan ekonomi desa, saya kira sudah cukup,” ujar Awiek.
Apalagi, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pembagian dari dana transfer daerah akan lebih proporsional sebab akan memperhatikan banyak faktor seperti jumlah penduduk desa.
“Jangan sampai desa yang jumlahnya 400-an [penduduk] dengan yang jumlahnya 12 ribu [penduduk] itu sama [dana desanya]. Nah itu tidak boleh, harus kita bedakan. Di situ peningkatan keanggaran dan keadilan,” ucap Awiek.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut agar dana desa sebesar 10 persen bersumber dari APBN. Ketua Umum Apdesi Surtawidjaja menjelaskan, mereka tak ingin dana desa berasal dari dana transfer daerah lagi. Tuntutan itu disampaikan Apdesi dalam aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (5/7/2023).
BACA JUGA : Cak Imin Sebut Dana Desa Bisa Meningkat Menjadi Rp5 Miliar
"Kita maunya kuota [dana desa] harga mati dari APBN saja," ujar Surta ditemui usai aksi demonstrasi.
Dia merasa jika anggaran berasal dana transfer desa maka akan ada ketimpangan untuk desa di daerah kaya dengan daerah yang miskin. "Kan nanti [kalau dari dana transfer daerah] berbeda-beda kalau setiap daerah, enggak seragam se-Indonesia kan? Kalau daerah yang kaya mungkin lebih baik desanya, kalau yang miskin pendapatannya kecil lagi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
- Harga Tiket Terusan Laga Timnas Indonesia diKualifikasi Piala Dunia 2026, Paling Murah Rp450 Ribu
- Draf RUU Penyiaran Larang penyiaran Jurnalisme Investiagsi: Mahfud: Harus Kita Protes
- Kecanduan Nonton Video Porno, Seorang Ayah Tega Cabuli Anak Kandung
- Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Begini Tarif Iurannya
Advertisement
Tol Jogja Solo di Atas Ring Road Dibangun Mulai Juni, Kendaraan Tetap Bisa Lewat
Advertisement
Tidak Hanya Menginap, Ini 5 Hal Yang Bisa Kamu Lakukan di Garrya Bianti Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Raja Charles III Kehilangan Indra Perasa, Efek Samping Pengobatan Kanker
- Telin dan BW Digital Jalin Kolaborasi Percepat Konektivitas di Wilayah Indonesia dan Australia
- Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir Lahar Hujan Gunung Marapi Jadi 67 Orang
- Gunung Ibu Meletus lagi, Lontarkan Abu Vulkanik Sejauh 5 Kilometer
- Draf RUU Penyiaran Larang penyiaran Jurnalisme Investiagsi: Mahfud: Harus Kita Protes
- Izin Usaha PayTren Dicabut, Yusuf Mansur: Semua Uang Nasabah Sudah Kembali
- Pesawat Pengakut Jemaah Haji Terbakar, Ini Kata Dirut Garuda
Advertisement
Advertisement