Advertisement
Penanganan Kebocoran Data Diminta Transparan agar Masyarakat Percaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah perlu lebih transparan kepada masyarakat dalam hal penanganan kebocoran data sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia. Hal ini diutarakan Pakar Keamanan Siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja.
"Kepercayaan publik terhadap sistem digital yang sedang berjalan itu perlu dijaga sehingga dalam penanganan kebocoran data perlu di kedepankan transparansinya. Sehingga masyarakat melihat ada ketegasan dari regulator dan ini menunjukkan integritas [pemerintah] kepada publik," kata Ardi dalam diskusi lewat siniar di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Advertisement
Ardi mengatakan selama ini dalam kasus-kasus dugaan kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir, pemerintah belum terbuka dalam hal penanganan kasus-kasus tersebut dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
BACA JUGA: TPST Piyungan Ditutup Satu Setengah Bulan, Pengolahan Sampah Didorong di 64 TPS3R
Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini tengah disusun regulasi turunannya, ia berharap transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data bisa diatur lewat regulasi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat bisa tetap percaya bahwa pemerintah masih melindungi privasi sebagai bagian hak warga negara.
"Kita sudah punya regulasinya, tinggal bagaimana pemerintah berani ambil langkah yang tegas jika ada kebocoran data. Karena kasus kebocoran data itu masalahnya bukan hanya data saja tapi menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada Pemerintah," ujar Ardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
Advertisement
Buntut Pembuangan Ilegal, Bupati Gunungkidul Terbitkan Inbup Pengendalian Sampah
Advertisement
Penginapan Jepang Punya Promo Murah Menginap Per Malam Hanya Rp10 Ribu, Ini Syaratnya
Advertisement
Berita Populer
- Garuda Indonesia Kerahkan 976 Petugas untuk Layani Penerbangan Haji
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- KPK Periksa Kabag di DPR RI Hiphi Hidupati Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan Anggota Dewan
- Pejuang Hamas Brigade Al-Qassam Terlibat Pertempuran Sengit dengan Israel di Rafah
- SYL Bebani Anak Buah di Kementan Rp800 Juta untuk Jalan-jalan ke Brasil dan AS
- Mensos: Musyawarah Desa Pengusulan Bansos untuk Hindari Penyalahgunaan Data
- 10 Orang Terjebak Banjir Luwu Berhasil Dievakuasi Tim SAR
Advertisement
Advertisement