Advertisement
Ini Aturan Terbaru Kemenkes Tentang Covid-19 di Masa Endemi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi mengambil alih penanganan Covid-19 pada masa endemi melalui Permenkes Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Masa Endemi.
Peraturan ini menjadi tindak lanjut dari pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni lalu, melimpahkan penanganan pandemi dari komite khusus kepada Kemenkes.
Advertisement
Kepala Biro Hukum Kemenkes, Indah Febrianti dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (23/8/2023) menyebutkan bahwa substansi dalam aturan ini di antaranya adalah mengenai promosi kesehatan, surveilans, manajemen klinis, vaksinasi Covid-19 hingga pengelolaan limbah.
BACA JUGA : Status Endemi Covid-19, Dinkes DIY: Vaksinasi Tetap Harus Lengkap
Terdapat pula poin aturan yang dapat diperhatikan oleh masyarakat, yang perinciannya sebagai berikut.
Biaya Pelayanan Kesehatan Pasien Covid-19
Rumah sakit (RS) yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Covid-19 yang dirawat sebelum status pandemi dicabut pada 21 Juni tetap dapat mengajukan klaim penggantian biaya perawatan sampai dengan 31 Agustus.
Mulai tanggal 1 September, klaim penggantian biaya tidak bisa lagi diajukan ke Kemenkes, tetapi ditanggung melalui mekanisme JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), atau dibiayai mandiri.
Vaksinasi Covid-19
Pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember.
Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 akan menjadi imunisasi program yang pemberiannya terdiri dari dosis primer hingga dosis booster kedua, dan hanya diterima masyarakat dengan kriteria sebagai berikut: lanjut usia; dewasa muda dengan komorbid dan obesitas berat; kemudian usia dewasa dan remaja usia 12 tahun ke atas dengan kondisi immunocompromised sedang sampai berat; wanita hamil; serta tenaga kesehatan.
Adapun vaksin yang akan diberikan adalah IndoVac dan InaVac yang telah dijamin keamanan dan kehalalannya.
Sementara itu, masyarakat yang tak termasuk dalam kategori tersebut akan masuk kelompok kategori imunisasi pilihan, yang dalam hal ini berbayar.
Kebijakan Isolasi Mandiri
Kebijakan isolasi mandiri (isoman) berlaku bagi pasien yang hasil swab antigennya menunjukan positif COVID-19. Apabila tidak memiliki komorbid, Kemenkes menyarankan masyarakat untuk istirahat di rumah selama 3 hingga 5 hari.
Masyarakat juga tetap diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, memakai masker bila sakit atau memiliki komorbid, menerapkan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas ataupun tisu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Joko Pinurbo Meninggal, Kemendikbudristek: Penyair Legendaris Tuai Beragam Penghargaan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
- Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
- 1.119 WNI Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air dari Zona Konflik hingga Bencana Alam
- Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
- Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Advertisement
Advertisement