Advertisement
BPIP Bakal Dilibatkan dalam Perekrutan Karyawan BUMN
Advertisement
Harianjogja.com, BADUNG—Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam proses rekrutmen karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berikutnya. Hal ini diutarakan Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata.
Tedi Bharata menanggapi arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta dilakukan pengetatan proses rekrutmen pascapenangkapan tersangka dugaan tindak pidana terorisme yang merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Advertisement
“Nah antisipasi ini yang sekarang sedang kita diskusikan dengan BNPT dan Densus 88. Dan, kita akan libatkan BPIP, itu badan yang akan kita libatkan dalam perekrutan karyawan BUMN ke depannya,” kata Tedi di Badung, Bali, Minggu (27/8/2023).
Kementerian BUMN saat ini masih terus berdiskusi secara internal dengan BNPT dan Densus 88, bahkan mereka melakukan pertemuan dengan 30.000 karyawan di BUMN bidang transportasi perkeretaapian itu.
“Benar kami kemarin ada sesi untuk wawasan kebangsaan, kita sampaikan kepada seluruh karyawan PT KAI komitmen kita untuk ideologi pancasila, wawasan kebangsaan itu terus berjalan,” ujarnya.
Saat ditemui di sela-sela Kompetisi Bio Farma x MIT Hacking Medicine, Tedi menegaskan bahwa pihaknya tak akan segan memecat karyawan yang terlibat dengan unsur terorisme, hal ini juga berlaku untuk BUMN bidang lainnya.
“Oh pasti [dipecat] tidak ada ampun kalau seperti itu. Bidang lain juga sama diberi penyuluhan, untuk semuanya,” ucapnya.
BACA JUGA: Bayi Tertukar, Dikembalikan Setelah 1 Tahun, Polisi Selidiki Kelalaian Rumah Sakit
Deputi milenial di Kementerian BUMN itu juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen bersama karyawan akan terus mengalami improvisasi, dan keamanannya sendiri sesungguhnya terjamin.
Ia menjelaskan proses tes pada rekrutmen bersama dilakukan sepenuhnya daring, namun ada sistem perekam yang akan memantau peserta jarak jauh.
“Jadi akan ketahuan yang menutup kamera ya tidak bisa kami teruskan, ada kecurangan ya kelihatan,” ujarnya.
Selain itu yang kerap terjadi adalah permasalahan administrasi, di mana pelamar dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mendaftar pada perusahaan yang mengharuskan pelamar bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga mau tidak mau jalannya terhenti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Nanti Malam, Pemkab Bantul Gelar Nobar Timnas Vs Irak di Lapangan Paseban
- Termasuk Perbaiki Jalan, TMMD Karangdukuh Klaten Mei Ini Dianggarkan Rp655 Juta
- Bank Dunia: Adaptasi Teknologi dan Inovasi pada Industri di Indonesia Rendah
- Kronologi OPM Bakar Sekolah dan Serang Kantor Polsek di Intan Jaya Papua
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Nobar Timnas Indonesia Vs Irak di Lapangan Paseban Nanti Malam
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
- Bangun Kota Cerdas, Pusat Data IKN Dilengkapi Komputasi Performa Tinggi
- Dampak Korupsi Timah Rp217 Triliun: Ribuan Karyawan 5 Smelter Terkena PHK
- Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper
- Tim SAR Temukan Korban Tenggelam Sungai Ciliwung
- Berselingkuh, Seorang Hakim Pengadilan Agama Dipecat Lewat Sidang Etik KY
- Demo Buruh 1 Mei 2024: Massa Padati Patung Kuda, Desak Pencabutan Omnibus Law
Advertisement
Advertisement