Advertisement
Didukung Jerman, BPDLH Dampingi Petani Hutan DIY untuk Peroleh Sertifikasi Karbon
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terkait persiapan pelaksanaan bursa karbon Indonesia. Hal ini butuh sinergi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelaku perdagangan karbon di level masyarakat.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan kelompok Masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat atas hasil perdagangan karbon. Salah satunya rencana memberikan pendampingan kepada kelompok petani hutan di DIY untuk mendapatkan sertifikasi karbon yang bisa dijual kepada pihak lain.
Advertisement
BACA JUGA : Menteri ESDM Dorong Ketentuan Penyimpanan Karbon Lintas Negara
“Berkenaan dengan hal tersebut, kami sudah menyelenggarakan dialog pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan investasi pendanaan dan penguatan bisnis karbon di level masyarakat dalam bentuk Kolaborasi pembangunan ekonomi inklusif pada masyarakat sekitar hutan pada 23-25 Agustus 2023 lalu di Jogja,” kata Direktur Utama BPDLH Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto dalam rilisnya, Senin (28/8/2023).
Dalam kesempatan itu dilakukan kunjungan ke sejumlah kelompok tani hutan dan pelaku ekowisata di Gunungkidul dan Kulonprogo. Kegiatan didukung oleh Pemerintah Jerman melalui Kementerian Kerjasama Ekonomi Pembangunan atau German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) melalui GIZ Domestic Resource Mobilization (DRM) 2.0, GGGI, UNDP.
Hasil kunjungan itu sekaligus akan melakukan rencana aksi memberikan pendampingan petani hutan di DIY untuk mendapatkan sertifikasi karbon. Mengingat hutan di DIY memiliki potensi untuk disertifikasi karbon.
“Kerja sama dengan Kadin untuk membeli sertifikat karbon yang dihasilkan oleh kelompok tani sekitar hutan. Selama ini beberapa perusahaan membeli sertifikat karbon dari luar negri salah satunya dari Pakistan dengan harga cukup tinggi per ton karbon. Ke depan perusahaan membeli dari kelompok usaha tani kehutanan di wilayah DIY,” katanya.
Sinergi juga perlu dilakukan dengan Kementerian LHK, Kemenparekraf, Kemendes PDTT, Mitra Pembangunan, kelompok masyarakat dan sektor swasta. Tujuannya untuk berkontribusi positif dalam mengembangkan mekanisme perdagangan karbon yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu memperkuat secara ekonomi dan sosial bagi kelompok masyarakat sekitar hutan.
BACA JUGA : Awasi Emisi Industri, Kemenperin Bentuk Tim Inspeksi Kualitas Udara
Mitra pembangunan seperti GIZ, UNDP, GGGI, TAF menurutnya sangat mendukung kerja sama dalam bentuk penguatan kapasitas kelompok dalam pemasaran produk secara digital, pengembangan infrastruktur ekowisata. Kemudian persiapan sertifikat karbon bagi kelompok tani hutan, match making antara produk kelompok tani dengan private sektor seperti group Obelix, group Heha dan dukungan aspek pembiayaan dari lembaga keuangan
“Ada indikatornya untuk mendapatkan sertifikasi misalnya jenis tanaman, cara pengelolaan seperti apa,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
- Harga Tiket Terusan Laga Timnas Indonesia diKualifikasi Piala Dunia 2026, Paling Murah Rp450 Ribu
- Draf RUU Penyiaran Larang penyiaran Jurnalisme Investiagsi: Mahfud: Harus Kita Protes
- Kecanduan Nonton Video Porno, Seorang Ayah Tega Cabuli Anak Kandung
- Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Begini Tarif Iurannya
Advertisement
Pilkada Kulonprogo 2024, PDI Perjuangan Jaring Tujuh Nama
Advertisement
Tidak Hanya Menginap, Ini 5 Hal Yang Bisa Kamu Lakukan di Garrya Bianti Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Draf RUU Penyiaran Larang penyiaran Jurnalisme Investiagsi: Mahfud: Harus Kita Protes
- Izin Usaha PayTren Dicabut, Yusuf Mansur: Semua Uang Nasabah Sudah Kembali
- Pesawat Pengakut Jemaah Haji Terbakar, Ini Kata Dirut Garuda
- Persentase Pemuda di Italia Turun Drastis, Jumlah Lansia Meningkat
- Palang Merah Indonesia Siap Kirim 500 Tenda ke Gaza
- Cak Imin Kritisi RUU Penyiaran, Utamanya Larangan Jurnalisme Investigasi
- Dalami Kasus Investasi Fiktif di PT. Taspen, KPK Periksa Eks Kepala Managemen Resiko
Advertisement
Advertisement