Advertisement
Rancangan Undang-Undang BUMN Ditargetkan Rampung September
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN diharapkan dapat rampung pada September 2023 guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di kementerian tersebut.
"Karena kompleksitas dari BUMN ini juga, untuk itulah salah satu program yang mudah-mudahan saya tidak tahu apakah September ini bisa gol," ujar Erick dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Advertisement
Menurut Erick, terdapat beberapa hal yang perlu disinkronisasikan pada Kementerian BUMN. Kehadiran RUU BUMN pun dipercaya dapat sedikit banyak menyelesaikan kompleksitas yang terjadi pada kementerian yang dipimpinnya.
"Ada beberapa yang perlu sinkronisasi karena itu sejak awal saya minta dan memohon kepada Komisi VI melakukan pembicaraan kepada komisi lain," katanya.
Erick menjelaskan, salah satu isi dari RUU BUMN adalah perihal penugasan pemerintah kepada BUMN. RUU ini nantinya akan menegaskan tugas-tugas dari BUMN dan mendorong adanya kesepakatan tiga menteri yakni menteri yang menugaskan, menteri keuangan dan menteri BUMN sehingga nantinya koreksi hanya dapat dilakukan oleh presiden.
"Program lima tahunan pemerintah berikutnya hanya bisa dikoreksi kalau ada intervensi langsung oleh presiden, bukan intervensi masing-masing kementerian yang kadang-kadang tidak menyelesaikan isu," ujarnya. RUU BUMN juga membahas mengenai polemik penyertaan modal negara (PMN) yang sering menjadi polemik.
BACA JUGA: Muhaimin Iskandar Ditetapkan Jadi Cawapres Anies, Partai Demokrat: Kami Dipaksa Menerima
Menurut dia, PMN selalu dianggap buruk namun banyak yang melupakan perihal dividen BUMN untuk negara yang jumlahnya besar. Erick mencontohkan, jumlah utang yang dimiliki BUMN mencapai Rp1.600 triliun. Namun, modal yang dimiliki sebesar Rp3.100 triliun jarang mendapat sorotan.
"Kalau kita bicara di dunia usaha, ini sudah jelas modalnya 65 persen dan utangnya hanya 35 persen. Tapi saya tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak juga BUMN yang kurang sehat," kata Erick.
Erick juga menyampaikan mendapat dorongan dari Komisi VI untuk mengeluarkan peraturan menteri bahwa perusahaan-perusahaan BUMN tidak boleh lagi miliki "anak cucu". Ia pun berencana untuk menutup anak dan cucu perusahaan BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Sehari Terjadi 2 Kasus Begal Payudara di Sleman, Begini Reaksi Polisi
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
Advertisement
Advertisement