Advertisement
Kominfo Diminta Berhati-hati Merumuskan Subsidi PNBP Operator
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Masyarakat Telematika Indonesia meminta pemerintah hati-hati dalam merumuskan kebijakan subsidi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan hal ini tak terlepas dari nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang masih dalam sorotan imbas kasus korupsi BTS 4G.
Advertisement
“Karena sekarang Kemenkominfo sedang dalam sorotan, terkait kasus BTS 4G di daerah 3T, proses pengadilannya masih berjalan,” ujar Sigit kepada JIBI/Bisnis, Jumat (29/9/2023).
BACA JUGA : Kejagung Dalami Keterlibatan Menteri Dito Ariotedjo di Kasus Korupsi BTS Kominfo
Alhasil, menurut Sigit, jika pemerintah tidak hati-hati dalam merumuskan kebijakan subsidi, hal ini akan menjadi bumerang bagi Kemenkominfo itu sendiri.
Di sisi lain, Sigit mengatakan regulasi ini merupakan angin segar bagi para operator. Mengingat banyak operator yang masih merasa keberatan dengan biaya PNBP yang dirasa terlalu tinggi.
Sigit pun berharap agar tujuan kebijakan ini dapat tercapai. “Ini sebuah statemen yang cukup menggembirakan, semoga tujuan kebijakan subsidi bisa tercapai,” ujar Sigit.
Namun, Sigit masih belum dapat memperkirakan efektifitas dari subsidi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut. Hal ini dikarenakan detail subsidi yang masih belum jelas.
BACA JUGA : Menpora Dito Kembali Disebut Terima Uang di Korupsi BTS 4G Kominfo
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan pihaknya tengah mengkaji regulasi terkait insentif untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi para operator telekomunikasi.
Adapun hal ini dilakukan untuk mempercepat adopsi jaringan 5G di Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan hal ini semakin intensif dilakukan mengingat seleksi kepemilikan frekuensi spektrum 700MHz yang semakin dekat.
“Pemerintah ini suplainya dulu disiapkan, lalu nanti permintaan akan disesuaikan dengan keberadaan suplai teknologi 5G itu,” ujar Usman kepada Bisnis, Jumat (29/9/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
PPDB DIY 2024: Ini Jadwal ASPD Siswa Luar Daerah Akan Mendaftar SMA/SMK di Jogja
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
- Presiden Ukraina Zelensky Masuk Daftar Buronan Rusia
- 219 Orang Tewas dan Ratusan Terluka Akibat Banjir di Kenya
- Hamas Dikabarkan Sepakat Bebaskan 33 Warga Israel
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Ini Daftar Pabrik yang Tutup Pada 2024
- Kemenag Minta Masyarakat Waspada Penipuan Modus Visa Non Haji
Advertisement
Advertisement