Advertisement
Tegakkan Integritas, Pemprov Jateng Tingkatkan Akuntabilitas dengan Sistem Informasi
Advertisement
SEMARANG–Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menegakkan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah meningkatkan akuntabilitas dengan cara penggunaan Sistem Informasi.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat membuka forum group discussion (FGD) Penguatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu, 18 Oktober 2023.
Advertisement
Teknologi informasi yang digunakan oleh Pemprov Jateng dalam hal pengelolaan keuangan adalah menggunakan Government Resources Management System (GRMS). Sistem aplikasi ini terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, dan lainnya.
"Kami memang belum menerapkan SIPD, karena kami sudah punya GRMS yang lebih komprehensif,” kata Sumarno.
Baca Juga: Pemprov Jateng Raih Penghargaan Terbaik Pertama Pengelola JDIH Nasional
GRMS yang dibangun di Jawa Tengah pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah dua periode (2013-2023) Ganjar Pranowo dikatakan lebih komprehensif, karena sudah terintegrasi dengan data Simpel dan data-data lainnya. Bahkan executive summary-nya sudah dapat dimonitor langsung oleh gubernur.
Dari FGD yang dibuka, diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyambungkan data-data yang ada dalam GRMS ke SPID. Perkembangan identifikasi itulah yang sampai saat ini ditunggu oleh Pemprov Jateng agar dapat mengintegrasikan GRMS dengan SIPD. Tujuannya agar sistem yang sudah ada bisa langsung match dengan SIPD. “Mudah-mudahan nanti bisa terindentifikasi. Kita berharap itu (terintegrasi) karena di Permendagri ada istilah diintegrasikan," kata dia.
Baca Juga: Pemprov Jateng Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Nelayan Kecil
Dalam kesempatan itu, Sumarno mengatakan tagline mboten ngapusi, mboten korupsi yang selama sepuluh tahun terakhir menjadi pegangan integritas di Jawa Tengah harus terus ditegakkan.
“Integritas itu harus dimulai dari pimpinan. Pimpinan itu adalah kunci,” kata dia.
Sumarno menjelaskan integritas tidak akan bisa tegak apabila pemimpinnya sendiri rusak atau tidak berintegritas. Rusaknya pemimpin yang tidak berintegritas itu akan menjalar. Sebagai gambaran, pemimpin yang minta setoran akan mendorong bawahannya untuk berupaya memenuhi permintaan itu dengan cara apapun. "Kondisi seperti itu seakan mendapat legitimasi untuk curang, karena diperintah. Kondisi itu akan rusak, ketika pimpinan yang melihat praktik itu tidak berani menegur," jelasnya. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Biar Nggak Kepanasan Naik Trans Jogja Saja, Cek Rutenya di Sini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
- Gerindra Pastikan Usung Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024
- BNPB Kerahkan Helikopter untuk Evakuasi Korban Erupsi Gunung Raung
Advertisement
Advertisement