Advertisement
Mantan Ketua Komnas HAM Sebut Kasus Pelanggaran HAM Berat Bukan Cuma Isu di Masa Pemilu
Advertisement
Harianjogja.com, PADANG—Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, rutin mencuat kepermukaan saat pemilu. Padahal menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ke-11 Ahmad Taufan Damanik mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan.
"Bukan lima tahun, tapi seumur hidup akan terus dipersoalkan," kata panelis debat calon presiden (capres) 2024 Ahmad Taufan Damanik di Padang, Rabu (13/12/2023).
Advertisement
Bahkan, persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu akan selalu menjadi topik pembahasan selama peristiwa itu belum diungkap secara jelas, dan transparan termasuk mengadili pihak-pihak yang terlibat.
Sebab, kata dia, masyarakat di Tanah Air tidak akan bisa begitu saja melupakan peristiwa kelam seperti hilangnya aktivis yang hingga kini tanpa kabar atau tragedi pembantaian tahun 1965 hingga 1966. Belum lagi kasus kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua maupun Aceh. "Kan tidak mungkin (kasus) itu ditutup begitu saja," ujarnya menjelaskan.
Oleh karena itu, ia menegaskan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan atau setiap pemilu saja. Bahkan, saat Taufan masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, kasus itu terus dibahas bersama Presiden, Jaksa Agung dan pihak lainnya.
BACA JUGA: Libur Akhir Tahun Bersamaan dengan Pelaksaan Kampanye, Ini Harapan Pelaku Wisata di Jogja
Di satu sisi ia mengakui upaya untuk mencari titik terang belasan kasus pelanggaran HAM berat bukan hal yang mudah. Hal itu diperburuk faktor impunitas yang masih begitu kental sehingga menyulitkan pengungkapan fakta.
Ia menyebutkan pelanggaran HAM berat yang terjadi lebih dari 12 kasus. Hanya saja, kasus di Bener Meriah, Aceh Tengah tidak dimasukkan karena belum sempat terpublikasi di buku Komnas HAM.
"Saya sudah pernah mengingatkan Pak Mahfud karena Komnas HAM sudah menyelesaikan yang ke-13 yakni di Aceh," ucapnya.
Ia menjelaskan yang terpenting bukan jumlah kasus, namun bagaimana pemerintah atau presiden terpilih serius menyelesaikan pelanggaran HAM berat di antaranya penembakan misterius, kasus talang sari, dukun santet dan lain sebagainya. "Jadi, ini (pelanggaran HAM berat) akan terus dipersoalkan orang," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- World Water Forum 2024, Presiden WWC: Saatnya Jadi Pendekar Air
- Kementerian Agama Segera Membuka SMA Katolik Negeri
- Puing Reruntuhan Helikopter Presiden Iran Ditemukan, Dilaporkan Tak Ada Tanda Kehidupan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
- Pesawat Jatuh di BSD, Kemenhub: Penjelasan Detail Tunggu Koordinasi
Advertisement
Hanya Dua Pekan Ada 36 Kasus Curat di DIY, Modusnya Kebanyakan Sama, Rusak Pintu hingga Jendela
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pesawat Jatuh di BSD, Kemenhub: Penjelasan Detail Tunggu Koordinasi
- Jemaah Umrah Diminta Pulang Tepat Waktu Sebelum Musim Haji
- KTT World Water Forum, Presiden Mengawali Acara dengan Jamuan Santap Malam di GWK
- Hampir Separuh Populasi Penduduk Dunia Kesulitan Air
- Banjir Afghanistan, 400 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia
- Aturan Baru, Pekerja Terkena PHK Masih Dijamin BPJS Kesehatan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
Advertisement
Advertisement