Advertisement
Perlindungan Imigran di Indonesia Diklaim Membaik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diklaim makin membaik selama 2023.
"Pada tahun 2023 jadi momentum baik dalam komitmen memberikan pelindungan bagi PMI dan pemberantasan TPPO yang ditandai dengan komitmen langsung Presiden bersama negara-negara ASEAN, saat KTT ASEAN di Labuan Bajo," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12/2023).
Advertisement
Pada level pelaksanaan, kata dia, Pemerintah secara perlahan mulai memperbaiki skema pengiriman PMI ke luar negeri yang lebih memastikan perlindungan untuk mereka.
Selaras dengan itu, Pemerintah memberi perhatian serius pada sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan jalur legal jika ingin berangkat kerja ke luar negeri. Dengan demikian, tidak terjebak pada tawaran ilegal.
Meski masih ditemukan kasus pemberangkatan secara ilegal, dia turut mengapresiasi upaya kuat memerangi praktik sindikat dari hulu hingga hilir, termasuk skema kerja sama pemerintah dengan pemerintah (G to G) BP2MI dengan memberangkatkan PMI ke Korea Selatan, Jepang, dan Jerman.
BACA JUGA: Hari Ini Jalur ke Pantai Parangtritis Satu Arah, Cek Arah Keluarnya
Untuk semua skema pada tahun 2023, BP2MI telah melakukan penempatan sebanyak 273.747 PMI, atau melampaui jumlah penempatan pada tahun 2022 sebanyak 200.761 orang.
Selain itu, dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aturan yang telah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2023 ke depannya akan memberikan kemudahan pengiriman barang milik PMI dari luar negeri.
"Kami paham PMI mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi kita. Maka, aktivitas mereka perlu kita dukung," katanya menegaskan.
Christina mengatakan bahwa remitansi PMI pada tahun 2020 sebesar Rp135 triliun, pada tahun 2021 mencapai Rp136 triliun, pada tahun 2022 Rp139 triliun, dan Rp77,35 triliun pada Kuartal II 2023.
Menurut dia, di tengah upaya memaksimalkan perlindungan terhadap PMI, Christina memandang pentingnya pengawasan dan penegakan hukum untuk pihak tertentu yang masih memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri.
Satgas TPPO dibentuk pada bulan Juni 2023, menurut dia, terbukti efektif mengungkap banyak kasus, sekurang-kurangnya pada periode 5 Juni—14 Agustus 2023, polisi mendapatkan ratusan laporan dan berhasil menangkap dan menetapkan 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
Advertisement
198 Ekor Kuda Berpacu di Piala Tiga Mahkota Seri 1 & Pertiwi Cup 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Anies Baswedan Belum Pikirkan Pilkada DKI Jakarta dan Ingin Rehat Dulu
- PKB dan NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Anies Bilang Begini
- Keluarga Polisi yang Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak Datangi TKP untuk Lihat CCTV
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Airlangga Jadi Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD dengan Empat Tugas Ini
- Puncak Musim Kemarau Diprediksi Juli-Agustus, Soal El Nino Ini Kata BMKG
- Ramai Parpol Berkoalisi, Pengamat Sebut Oposisi Tetap Diperlukan untuk Awasi Kinerja Pemerintah
Advertisement
Advertisement