Advertisement
Jubir KKP Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke KKP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengaku tak tahu menahu kasus dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Advertisement
“Kami tidak tahu menahu dengan masalah tersebut,” ujar Wahyu dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Berdasarkan artikel tersebut, lanjut dia, perkara itu terjadi pada 2015-2018 alias di luar era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Namun demikian, Wahyu mengungkapkan pihak KKP siap bekerja sama serta terbuka untuk diperiksa aparat penegak hukum apabila diperlukan.
“Tapi prinsipnya silakan saja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini,” ujarnya.
Baca Juga
Perusahaan Jerman SAP Terlibat dalam Skema Menyuap Pejabat Indonesia, Berikut Kronologinya
SAP Menyuap Pejabat Indonesia, Ini Tanggapan KPK
KPK Kembali Periksa Windi Indonesian Idol Terkait Dugaan Suap di MA
Diketahui, dalam rilis yang disampaikan United State Department of Justice U.S DOJ atau Departmen Kehakiman Amerika Serikat (10/1/2024)menyebutkan sebuah perusahaan perangkat lunak global berbasis di Jerman yakni SAP, akan membayar lebih dari 220 juta dolar AS untuk penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pelanggaran UU Praktik korupsi Asing (FCPA).
Dalam rilis itu, disebutkan pada 2015-2018, SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP, departemen dan lembaga-lembaga di Indonesia termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain KKP, Departemen Kehakiman AS turut menyebut adanya dugaan suap yang melibatkan dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo).
“Pemeriksa pos, bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman, mengikuti jejak suap dan korupsi yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Upaya bersama ini mengakibatkan perusahaan terdakwa membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui tindakan perbaikan jangka panjang,” keterangan Departemen Kehakiman AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kecelakaan Maut Bus Pengangkut Rombongan SMK Depok di Subang Diduga Rem Blong
- Bus Rombongan SMK Depok Kecelakaan, Sejumlah Korban Meninggal Dibawa ke RSUD Subang
- 13 Bandara Disiapkan Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji
- Kata Rektor Paramadina Soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta 2024
- Viral ASI Perah Jadi Bubuk, IDAI Sebut Ada Risiko Kontaminasi
Advertisement
Kawasan Kumuh Terban, Prenggan dan Pringgokusuman Ditata Tahun Ini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Data Pembeli LPG 3 Kilogram Capai 41,8 Juta
- Gelontorkan 500 Juta Dolar AS, Elon Musk Perluas Jaringan Supercharger Tesla
- 213.079 Jemaah Calon Haji Sudah Kantongi Visa, Siap Diberangkatkan 12 Mei 2024
- Aktivitas Kegempaan Gunung Slamet di Jawa Tengah Meningkat
- Indonesia Kutuk Israel Usai Bakar Markas UNRWA di Yerusalem
- 143 Negara Mendukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB, 9 Menolak dan 25 Abstain
- AS Umumkan Paket Bantuan Rudal Senilai Rp6,42 Triliun untuk Ukraina
Advertisement
Advertisement