Advertisement
Cegah Petugas KPPS Meninggal, Dekan FK UI Rekomendasikan Deteksi Dini Kesehatan saat Rekrutmen
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Hingga saat ini, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia masih bertambah. Terkait dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Ari Fahrial Syam menyarankan deteksi dini kesehatan untuk petugas KPPS yang akan bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Masih ada pilkada dan lain sebagainya, ya tetap saya harus ingatkan bahwa mereka mesti ada skrining yang ketat terlebih dahulu, buat mereka-mereka yang akan menjadi KPPS, kemudian jam kerjanya juga tolong dibatasi," kata Ari saat ditemui seusai pengukuhan guru besar UI di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).
Advertisement
Ia mengatakan skrining yang tepat ini perlu dilakukan karena sebelumnya para petugas KPPS ini terbukti sebagian besar meninggal akibat penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi), jantung hingga diabetes mellitus.
Ia juga menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji ulang apakah penghitungan suara mesti diselesaikan dalam satu waktu oleh petugas KPPS atau mesti menggunakan sistem shift (pergantian personel pada jam kerja tertentu).
"Ke depan, memang harus ada ketetapan dari DPR lagi untuk melihat apakah nanti memang masih perlu atau mesti harus selesai dalam satu waktu, atau kita buat dua shift, atau yang lain agar beban kerja KPPS ini tidak melebihi jam kerjanya," ujar dia.
Baca Juga
27 Petugas KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dunia
KPU DKI Jakarta Laporkan Ada Empat Petugas KPPS Pemilu 2024 yang Meninggal Dunia
3 Anggota KPPS dan 1 Panwaslu di Sulsel Dilaporkan Meninggal Dunia Karena Kelelahan
Ia menjelaskan jam kerja normal seseorang dalam sehari maksimal adalah delapan jam. "Orang itu bekerja delapan jam kerja keras, delapan jam kerja ringan, dan delapan jam sudah istirahat, mandi, tidur, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak dipenuhi maka akan terjadi sesuatu di tubuhnya," tutur dia.
Ia juga mengemukakan bahwa pada tahun 2019 pihaknya sudah mengawal kasus KPPS ini dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatasi usia.
"Pada 2019 kan kita memang sudah mengikuti kasus KPPS itu ya, jadi waktu itu setelah kejadian, FK UI dengan tim dari kedokteran okupasi kita bertemu dengan pimpinan KPU, sudah menyampaikan beberapa rekomendasi, salah satunya yakni pembatasan umur 18-55 tahun," ucapnya.
Pada 2024, menurut dia, FK UI juga sudah datang ke KPU untuk memberikan beberapa rekomendasi.
"Pada kenyataannya kan kita tahu, akhirnya ada juga kasus meninggal yang dilaporkan Kemenkes, terakhir 27 orang, kita juga belum tahu sebenarnya di tengah-tengah masyarakat sudah dilaporkan atau bagaimana, tetapi justru ini mesti dilaporkan," kata dia.
Ia juga menyarankan para petugas KPPS agar mendapatkan pelatihan sehingga mereka bisa mengatasi jam kerja di luar kebiasaannya saat mengawal Pilpres, Pileg maupun Pilkada yang akan datang.
"Orang-orang ini kan belum terlatih, lain lagi kalau dokter, petugas kesehatan, tentara, polisi, atau teman-teman media sudah ada pola kerja sampai pagi, jadi mereka sudah bisa mengatasi, untuk itu mereka harus dilatih," ujar Ari Fahrial Syam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Begini Tarif Iurannya
- Peristiwa Hari Ini, Kilas Balik Kerusuhan Solo 15 Mei 1998
- Bertemu Jokowi, Grace Natalie Mengaku Dapat Tugas di Pemerintahan
- dr. Hasto Sebut ASI yang Dibekukan Lebih baik Ketimbang ASI Bubuk
- Kasus Korupsi Timah Rp271 Triliun: Artis Sandra Dewi Diperiksa Kejagung Hari Ini
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik Kamis 16 Mei 2024 Jogja dan Sekitarnya, Cek Lokasinya!
Advertisement
Tidak Hanya Menginap, Ini 5 Hal Yang Bisa Kamu Lakukan di Garrya Bianti Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Dokumen VLR Dipakai untuk Sebarluaskan SDGs IKN
- 20 Korban Banjir Lahar Hujan di Sumatra Barat Belum Ditemukan
- Kasus Korupsi Timah Rp271 Triliun: Artis Sandra Dewi Diperiksa Kejagung Hari Ini
- Solusi Bangun Indonesia Selenggarakan Forum Konsultasi Masyarakat
- dr. Hasto Sebut ASI yang Dibekukan Lebih baik Ketimbang ASI Bubuk
- Mahkamah Pidana Internasional Diminta Tegas Bertindak Terhadap Israel
- Indonesia dan Belanda Bahas Kemudahan Pembuatan Visa bagi WNI
Advertisement
Advertisement