Advertisement
Siap-siap! Prabowo-Gibran Bakal Pisahkan Ditjen Bea Cukai dan Pajak dari Kemenkeu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yang unggul dalam Quick Count Pilpres 2024, membawa 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), salah satunya pemisahan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pajak dari Kementerian Keuangan.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, menekankan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara segera diterapkan kala paslon nomor urut 02 ini resmi dilantik menjadi pemimpin negara. “Iya jadi [pembentukan Badan Penerimaan Negara],” ujarnya, Senin (19/2/2024).
Advertisement
BACA JUGA : Pajak Rokok Elektrik 10 Persen, Kementerian Keuangan Diprotes Pengusaha
Drajad menyampaikan, jika diperlukan, pembentukan badan yang langsung berada di bawah presiden ini akan disiapkan bahkan sejak transisi pemerintah dari Jokowi ke Prabowo. Meski demikian, Drajad melihat memang tidak akan semudah membalikkan telapak tangan, dan dapat terwujud di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pasalnya, perlu persiapan matang dan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur hal tersebut. “Mungkin perlu 1 tahunan atau lebih sedikit. Namun selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pratransisi kelembagaan mulai bisa dijalankan,” lanjutnya.
Dalam proses pratransisi ini, Prabowo yang berjanji melanjutkan sejumlah kebijakan Jokowi tersebut, akan mematangkan desain kelembagaan dan untuk sementara akan berada dalam bingkai Kemenkeu. “Sehingga, kita tidak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undanganan selesai, BPN sudah bisa langsung berjalan cepat,” tuturnya.
BACA JUGA : Aturan Baru Kemendag, Jastip Bebas Pajak Bea Masuk Asal
Bisnis mencatat, dalam dokumen visi, misi, dan program kerja alam dokumen Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, disebutkan bahwa Badan Penerimaan Negara akan dikomando langsung di bawah Presiden. Pembentukan BPN ini memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara.
Sementara itu, melalui BPN, Prabowo-Gibran menargetkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dapat naik hingga 23%. Adapun, isu pemisahan bukanlah hal baru. Bahkan, pada awal Februari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan Judicial Review pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu oleh seorang konsultan pajak Sangap Tua Ritonga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Tak Sesuai Aturan, Satpol PP Gunungkidul Copot Baliho Calon Kandidat Pilkada 2024
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
- Presiden Ukraina Zelensky Masuk Daftar Buronan Rusia
- 219 Orang Tewas dan Ratusan Terluka Akibat Banjir di Kenya
- Hamas Dikabarkan Sepakat Bebaskan 33 Warga Israel
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Ini Daftar Pabrik yang Tutup Pada 2024
- Kemenag Minta Masyarakat Waspada Penipuan Modus Visa Non Haji
Advertisement
Advertisement