Advertisement
Pembangunan Gedung DPR di IKN Dimulai Tahun Depan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 mendatang.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menuturkan, saat ini proses pembangunan Gedung DPR tersebut masih dalam tahap pembicaraan desain bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Advertisement
BACA JUGA: Kementerian PUPR Pastikan IKN Bebas Kawasan Kumuh
"Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan 2025 [kemungkinan mulai dibangun]," kata Bambang saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin, (18/3/2024).
Bambang juga menyebut, rencana konstruksi Gedung DPR RI di IKN itu sebagai upaya menjadikan IKN sebagai kota yang menyeluruh. Dia berharap, Nusantara sebagai Ibu Kota Indonesia ke depan dapat secara lengkap menjalankan landasan sistem pemerintahan yakni trias politica secara utuh.
"Kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politica di sana. Eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada. Sehingga, memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," pungkasnya.
Sebagai informasi, pengerjaan infrastruktur IKN saat ini terbagi dalam dua tahapan. Di mana, tahap 1 terdiri dari 40 paket senilai hampir Rp25 triliun dan paket 2 terdiri dari 49 paket Rp43 triliun.
Pembangunan Gedung DPR belum termasuk ke dalam 2 paket pekerjaan tersebut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah mengusulkan sebanyak 30 lembaga di luar Kementerian termasuk DPR dan DPD untuk tetap menetap di Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Adapun, secara keseluruhan pembangunan IKN tahap 1 hingga periode 7 Maret 2024 tercatat telah mencapai 77%. Di mana, pada tahap pertama ini pemerintah memang tengah fokus menyiapkan ekosistem utama seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tiga Naskah Kuno Indonesia Ditetapkan Jadi Memory of the World oleh UNESCO
- Ini Daftar Vaksinasi Wajib bagi Jemaah Calon Haji Sebelum ke Tanah Suci
- Pengakuan Kedaulatan Palestina, Beberapa Negara Uni Eropa Bakal Deklarasi Bareng
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
Advertisement
Jumlah Pendaftar PPS di Gunungkidul Tidak Mencapai Target, KPU Memperpanjang Pendaftaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Operasional KRL Jogja Solo Ditambah Jadi 30 Perjalanan
- Tanggapi Isu Jadi Menkeu, Budi Gunadi Bilang Ingin Jadi Menteri Penerangan
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- Hujan Badai Diprediksi Terpa Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini
- Kemenperin Nilai Strategi Bata Tutup Pabrik Kurang Tepat
- Amerika Akui Banyak Warga Palestina Tewas di Gaza Akibat Bom yang Dipasok ke Israel
- Turki Pukul Israel dengan Embargo Hubungan Perdagangan
Advertisement
Advertisement