Advertisement
Kemlu Tanggapi Anggota Komite HAM PBB yang Menyoal Netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA —Anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Senegal Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan kepada delegasi Indonesia adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan legalitas pencalonan anaknya sebagai calon wakil presiden (cawapres) RI.
Hal itu disampaikan dalam dalam Sidang Komite HAM PBB. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun buka suara atas sorotan dunia internasional ihwal keterlibatan Jokowi dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.
Advertisement
BACA JUGA: Jika Ada Perusahaan Telat Bayar THR 2024, Ini Sanksinya
Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa beberapa pertanyaan memang tidak sempat ditanggapi karena waktu tidak memungkinkan. Mengingat pertanyaan Senegal kepada Indonesia tersebut tidak sempat ditanggapi.
"Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain, memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan. Situasi tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini," katanya, kepada awak media, dikutip Selasa (19/3/2024).
Dia menegaskan bahwa Sidang Komite HAM PBB merupakan pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM.
"Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik [ICCPR] adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan Negara Pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak," ujarnya.
BACA JUGA: Dukung Swasembada Pangan, 9,55 Ton Pupuk Bersubsidi Bakal Digelontorkan ke Para Petani
Menurutnya, secara umum presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB. Dia menjelaskan bahwa kehadiran Negara Pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela. Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.
Adapun dia menjelaskan bahwa Komite HAM PBB beranggotakan 18 ahli independen yang dipilih melalui pemungutan suara di PBB dan tidak mewakili pemerintah maupun badan PBB tertentu.
Seperti diketahui, Bacre Waly Ndiaye bertanya kepada delegasi Indonesia terkait adanya keterlibatan Jokowi dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Meski begitu, pertanyaan Senegal tidak sempat dijawab oleh delegasi Indonesia dan momen tersebut viral di media pemberitaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Sadis! Ini Hasil Autopsi Pengusaha Tembaga Boyolali yang Dibunuh Teman Sendiri
- Pembunuhan Pengusaha Tembaga Boyolali: Pelaku Warga Sragen dan Kenal Korban
- Pengusaha Tembaga yang Meninggal Dibunuh Ternyata Pendiri Boyolali Runners
- Fokus Transformasi, Telkom Bagikan Dividen Rp17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5%
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
- Gerindra Pastikan Usung Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024
- BNPB Kerahkan Helikopter untuk Evakuasi Korban Erupsi Gunung Raung
- Israel Beri Waktu Hamas Sepekan untuk Setujui Gencatan Senjata
- Korban Meninggal Akibat Banjir Luwu Sulsel Terus Bertambah, 2 Orang Hilang
- Sekjen Gerindra Sebut Gelora Tak Menolak PKS Masuk Pemerintahan Prabowo
Advertisement
Advertisement