Advertisement
Golkar Minta Jatah Lima Kursi Menteri, Pengamat: Itu Wajar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Golkar meminta jatah lima kursi untuk jabatan menteri kepada kabinet Prabowo-Gibran. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sangat wajar jika Partai Golkar mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran.
"Saya meyakini sudah ada kesepakatan, mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka 'menagih' apa yang telah disepakati diawal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri," katanya, Selasa (19/3/2024).
Advertisement
Hal itu disampaikan Ujang terkait pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya layak mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Menurut dia, pembagian kekuasaan atau power sharing biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik. Dia meyakini sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo apabila pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
BACA JUGA: Pekan Pertama Ramadan, Harga Sembako Sleman Mulai Turun, Segini Detailnya
Ujang menilai sangat wajar ketika Golkar minimal mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Itu disebabkan karena Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak di Pemilu 2024.
"Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Kenapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan ke depan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan dukung Prabowo," jelasnya.
Namun, justru sebaliknya kata Ujang, jika Golkar dikasih sedikit jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, maka partai berlambang beringin itu akan bermain setengah mendukung, sehingga berefek tidak baik bagi Prabowo-Gibran.
Ujang meyakini Prabowo akan berhitung cermat untuk memberikan kursi menteri bagi Golkar. Karena ketika salah ambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga memengaruhi internal koalisi.
"Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodasi. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang menang pemilu maka mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional," katanya.
Ujang mengingatkan bahwa power sharing dan kesepakatan politik merupakan hal yang wajar khususnya dalam konteks pemenang kontestasi politik pasti akan bicara terkait "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana".
Karena itu dia menilai sangat wajar ketika Airlangga menyampaikan pernyataan bahwa minimal Golkar mendapatkan lima kursi menteri. "Pernyataan itu tidak wajar kalau Golkar suaranya kecil, namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan signifikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement