Advertisement
Merasa Namanya Dicacut Bahlil Laporkan Isu Obral Izin Tambang ke Bareskrim
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah pihak dilaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Kepala Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia karena diduga mencatut namanya soal dugaan 'obral' Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Bahlil mengaku isu dugaan suap yang dilakukannya di sejumlah IUP telah merugikan nama baiknya. Dengan demikian, Bahlil meminta agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan secara transparan.
Advertisement
BACA JUGA: Kabar Kabinet Jokowi Kian Santer, Menteri Bahlil Beri Bocoran Kondisinya
"Jadi sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan saya dalam proaktif untuk melakukan proses apa yang diberitakan kemarin di Tempo," ujarnya di Bareskrim Polri, Selasa (19/3/2024).
Dia kembali menegaskan bahwa yang diadukan ke Bareskrim Polri ini bukan media Tempo. Namun, sejumlah pihak teradu yang membawa namanya dalam isu dugaan suap IUP tersebut.
"Tapi, saya tidak mengadu Tempo-nya ya, tidak. Saya mengadu adalah orang-orang yang mencatut nama baik saya untuk meminta sesuatu. Jadi, biar tidak ada informasi simpang siur. Harus kita luruskan informasi ini," imbuhnya.
Sementara itu, dia juga tidak merincikan barang bukti yang dibawa dalam aduannya ke Bareskrim Polri. Meskipun begitu, klaimnya, Bareskrim bakal melakukan proses yang berlaku.
"Ya [Bareskrim] akan dilakukan tindakan sebagaimana mestinya. Kalau soal hukum kan bukan lagi urusan saya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebuah produk siniar dari Tempo melaporkan dalam mencabut dan memberikan kembali IUP dan HGU, Bahlil meminta imbalan uang miliaran rupiah atau penyertaan saham kepada masing-masing perusahaan.
Sementara itu, Bahlil juga telah membantah dirinya mengenakan tarif atau fee perpanjangan IUP hingga miliaran rupiah. Dia tegas membantah dan memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian 'amplop'.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tiga Naskah Kuno Indonesia Ditetapkan Jadi Memory of the World oleh UNESCO
- Ini Daftar Vaksinasi Wajib bagi Jemaah Calon Haji Sebelum ke Tanah Suci
- Pengakuan Kedaulatan Palestina, Beberapa Negara Uni Eropa Bakal Deklarasi Bareng
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
Advertisement
Jumlah Pendaftar PPS di Gunungkidul Tidak Mencapai Target, KPU Memperpanjang Pendaftaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- Hujan Badai Diprediksi Terpa Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini
- Kemenperin Nilai Strategi Bata Tutup Pabrik Kurang Tepat
- Amerika Akui Banyak Warga Palestina Tewas di Gaza Akibat Bom yang Dipasok ke Israel
- Turki Pukul Israel dengan Embargo Hubungan Perdagangan
- Jokowi Cermati Nama-nama Calon Pansel KPK Sebelum Diumumkan
- Selain Eko Patrio, PAN Mengusulkan Sosok Ini Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement