Advertisement
Profesor Ikut Undur Diri, Layanan Kesehatan Korsel Makin Buntu
Advertisement
Harianjogja.com, SEOUL—Profesor kedokteran yang mundur massal dan pengurangan perawatan pasien pekan depan dikhawatirkan memperburuk layanan kesehatan di Korea Selatan.
Dewan Profesor Sekolah Kedokteran Nasional mencatat para profesor sekolah kedokteran di seluruh negeri akan mulai mengajukan pengunduran diri pada Senin (25/3/2024) dan akan mengurangi jam kerja mingguan menjadi 52 jam dengan menyesuaikan operasi dan perawatan medis lainnya.
Advertisement
Mulai 1 April, profesor kedokteran juga akan meminimalkan layanan medis bagi pasien rawat jalan agar fokus pada pasien yang sakit parah dan perawatan pasien darurat.
Sementara itu, lebih dari 90% dari 13.000 dokter yang menjalani pelatihan di negara tersebut telah melakukan pemogokan selama sekitar satu bulan dan melakukan pengunduran diri massal untuk memprotes keputusan pemerintah untuk meningkatkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebesar 2.000 kursi dari saat ini 3.058 kursi.
Di sisi lain, pemerintah berencana menangguhkan izin bagi para dokter pelatihan yang mogok kerja. Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong tutut menyuarakan keprihatinan mendalam atas rencana pengunduran diri para profesor kedokteran dan meminta untuk berpihak pada pasien.
“Pemerintah akan lebih memperkuat sistem tanggap medis darurat untuk meminimalkan gangguan terhadap layanan medis yang disebabkan oleh tindakan kolektif,” kata Menteri Cho.
Baca Juga
Kemenkes Korsel Laporkan Lima Dokter yang Mogok Kerja ke Polisi
Pemerintah Korsel Menangguhkan Izin Medis Dokter yang Mogok Kerja
Aksi Dokter Mogok di Korsel Bikin Tingkat Penerimaan Publik Terhadap Presiden Turun
Pemerintah Korea Selatan menegaskan rencana peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang bukanlah hal yang perlu dinegosiasikan dan pemerintah berjanji akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum dan prinsip.
Tindakan tersebut dimulai dengan mengambil langkah-langkah administratif untuk menangguhkan izin para dokter yang melakukan mogok kerja karena melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk kembali bekerja pada akhir bulan lalu. Penangguhan tersebut akan mulai berlaku pada Selasa mendatang bagi beberapa dokter.
Berdasarkan undang-undang kedokteran Korea Selatan, dokter yang menolak perintah negara untuk kembali bekerja dapat menghadapi skorsing minimal tiga bulan, serta dakwaan dari jaksa.
Adapun sebelumnya sebuah asosiasi pasien sakit kritis telah mendesak pemerintah untuk memberikan solusi praktis dan meminta para dokter untuk menahan diri dengan mengatakan bahwa pemogokan oleh para profesor dalam situasi saat ini sama dengan hukuman mati bagi pasien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Joko Pinurbo Berpulang, Okky Madasari : Karyanya Akan Selalu Relevan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
- Baru Syuting Reality Show, 31 Artis dan Kru Asal Korsel Ini Justru Diperiksa Imigrasi Bali
- Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
- Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Advertisement
Advertisement