Advertisement
Kandidat Pemimpin Asosiasi Medis Korea Tak Buka Pintu Negoisasi dengan Pemerintah Korsel
Advertisement
Harianjogja.com, SEOUL—Asosiasi Medis Korea (KMA) yang mewakili sekitar 100.000 dokter anggota komunitas akan memilih pemimpin baru di tengah aksi dokter mogok di Korea Selatan (Korsel), Selasa (26/3/2024). Kedua calon pemimpin sama-sama menentang kebijakan pemerintah yang menambah kuota pendaftaran sekolah kedokteran.
Kedua kandidat ketua KMA adalah Ketua Asosiasi Pediatri Korea Lim Hyun-taek dan Ketua Juru Bicara KMA Joo Soo-ho. Kedua kandidat sangat menentang desakan pemerintah untuk meningkatkan kuota pendaftaran.
Advertisement
Lim berpendapat jumlah kursi penerimaan sekolah kedokteran harus dikurangi dan KMA tidak akan melakukan negoisasi. Kecuali pemerintah memecat Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo.
Sedangkan Joo menyatakan KMA tidak akan menerima peningkatan kuota pendaftaran dan tidak perlu melakukan pembicaraan dengan pemerintah.
Sikap garis keras KMA berbeda dengan kelompok profesor kedokteran lainnya yakni Asosiasi Profesor Medis Korea yang berjanji untuk memainkan peran sebagai mediator antara komunitas dokter dan pemerintah di tengah kebuntuan tersebut.
Baca Juga
Profesor Ikut Undur Diri, Layanan Kesehatan Korsel Makin Buntu
Pemerintah Korsel Menangguhkan Izin Medis Dokter yang Mogok Kerja
Aksi Dokter Mogok di Korsel Bikin Tingkat Penerimaan Publik Terhadap Presiden Turun
Lebih dari 90% dari 13.000 calon dokter di Korsel melakukan pemogokan dalam bentuk pengunduran diri massal sejak 20 Februari untuk memprotes keputusan pemerintah untuk meningkatkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi dari saat ini 3.058 kursi.
Namun demikian, para profesor kedokteran yang merupakan dokter senior di rumah sakit universitas besar juga mulai mengajukan pengunduran diri secara massal pada pekan ini, meskipun berjanji untuk tetap bekerja untuk sementara waktu.
Pemerintah Korea Selatan berupaya meningkatkan kuota penerimaan pasien untuk mengatasi kekurangan dokter, khususnya di daerah pedesaan dan bidang medis penting seperti bedah berisiko tinggi, pediatri, kebidanan, dan pengobatan darurat.
Kendati demikian, para dokter berpendapat bahwa kenaikan kuota akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran serta menciptakan surplus dokter.
Para dokter menyatakan pemerintah harus memikirkan cara untuk lebih melindungi mereka dari tuntutan malpraktik dan memberikan kompensasi untuk mendorong lebih banyak dokter berpraktik di bidang yang dikategorikan tidak populer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Joko Pinurbo Meninggal, Kemendikbudristek: Penyair Legendaris Tuai Beragam Penghargaan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
- 1.119 WNI Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air dari Zona Konflik hingga Bencana Alam
- Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
- Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
- Predksi BMKG: Seluruh Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
Advertisement
Advertisement