Advertisement
PDIP Fokus Sidang MK, Belum Pikirkan Pertemuan Mega-Prabowo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Calon presiden terpilih Prabowo Subianto diisukan bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku partainya memilih untuk fokus menyelesaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, alih-alih mematangkan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo.
Hasto mengatakan partainya bakal berfokus untuk menyelesaikan gugatan di MK sebelum memutuskan rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. "Pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi," kata Hasto di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (10/4/2024).
BACA JUGA: Ketua DPP PDIP: Megawati Memiliki Hubungan Sangat Baik dengan Capres Pemenang Pilpres 2024
Advertisement
Dia menerangkan partainya bakal memutuskan momentum yang tepat untuk menjadwalkan pertemuan Megawati dengan Prabowo selepas putusan MK diketok akhir bulan ini. "Sehingga nanti pada momentum yang tepat," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman berharap pertemuan antara ketua umumnya Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa dilakukan sebelum Lebaran Idulfitri 2024.
Habiburokhman memastikan pertemuan antara calon presiden terpilih dengan presiden ke-5 itu akan terwujud. Oleh sebab itu, diharapkan secara mungkin terjadi. "Kalau bisa sebelum Lebaran, enggak apa-apa," jelas Habiburokhman di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).
Wakil ketua Komisi III DPR ini juga tidak menampik Prabowo akan coba meyakinkan Megawati agar bergabung ke barisan pendukungnya untuk lima tahun ke depan. Habiburokhman juga berpendapat perpolitikan Indonesia akan lebih baik apabila tidak ada oposisi. Dia ingin Indonesia punya format demokrasi tersendiri, bukan hanya mengikuti format negara-negara Barat yang mana harus ada kubu oposisi. "Bisa jadi di Indonesia enggak perlu oposisi, dan [utamakan] musyawarah mufakat," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
- Tidak Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg, 2 Pemohon Dianggap MK Tidak Serius
Advertisement
Tim Penyidik Kejati DIY Sita Sejumlah Barang Terkait Dugaan Korupsi di PT Taru Martani Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PKB dan Nasdem Gabung Koalisi Prabowo, Bagaimana Pembagian Jatah Kursi Menteri Prabowo-Gibran?
- Gunung Ruang Naik ke Level Awas, Masyarakat Diimbau Evakuasi
- Bali Dituding Kelebihan Turis, Kemenparekraf Membantah
- Tak Semua Harus Dirangkul, Prabowo Diminta Sisakan 2 Partai Agar Bisa Jadi Oposisi
- Mencegah Korupsi di Daerah, KPK Menyiapkan Lima Program
- Pria di China Mulai Sulit Cari Istri Memicu Penipuan Pengantin Pesanan, KBRI Beijing: Harap Waspada
- Lemkapi Sebut Polri Butuh Nahdlatul Ulama
Advertisement
Advertisement