Advertisement
Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo, untuk segera menyelesaikan 2.086 hektare lahan yang masih bermasalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2024) AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik dan tidak boleh ada masyarakat yang merugi atau apalagi menjadi korban dari pembangunan IKN.
Advertisement
“Di sini lah kami ingin adanya percepatan tetapi juga tidak boleh grusa grusu (gegabah). Kami ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatan yang humanis, sehingga insya Allah tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” kata AHY kepada wartawan.
AHY memaparkan terdapat sejumlah bidang lahan yang perlu segera dituntaskan statusnya, dengan menjalankan skema dampak sosial kemasyarakatan atau memberi ganti rugi kepada masyarakat yang menghuni lokasi-lokasi tersebut.
Di antara bidang lahan yang menjadi prioritas yaitu lokasi pengendali banjir Sepaku, yang luasannya kurang lebih 2,75 hektare atau sekitar 22 bidang tanah.
BACA JUGA: Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
Selain itu, lokasi yang akan dibangun menjadi jalan bebas hambatan (tol) segmen 6A dan 6B yang luasannya 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah, juga perlu dipercepat pembebasannya. Namun, di tengah kendala tersebut, AHY memastikan bahwa pembangunan IKN terus berjalan maju.
Kementerian ATR/BPN pun disebutnya siap memberikan dukungan penuh kepada Otorita IKN untuk mengurus penyiapan lahan dan tata ruangnya.
“Yang jelas bagi kami prinsipnya harus clean and clear (jelas) dulu lahan yang ada, baru kemudian kami keluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin demi memberikan dukungan pada proyek-proyek yang ada di IKN,” tutur dia.
Sebagai informasi, pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN yang termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN).
Kementerian ATR/BPN mencatat terdapat sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang sudah dituntaskan, kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN di mana 10 paket sudah tuntas.
Sementara 11 paket tersisa kemajuannya mencapai 80 persen, dan tinggal 20 persen lagi yang perlu dikawal dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Erick Thohir Marah, Ingatkan Garuda Muda Main sebagai Tim Kontra Guiena
- Blue Print BUMN hingga 2034 Disiapkan, Sektor Pupuk dan Pangan akan Disatukan
- Jadwal Samsat Keliling Boyolali 6-12 Mei: Senin di Karanggede dan Juwangi
- Jadwal Samsat Keliling Klaten 6-12 Mei: Senin di Tulung, Trucuk, dan Juwiring
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement